Lingga, Jurnalkota.co.id
Upaya memperkuat ketahanan pangan berbasis desa terus didorong berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian. Di Kabupaten Lingga, Kepolisian Resor (Polres) Lingga mengambil peran aktif dengan mengawal implementasi program tersebut agar berjalan transparan dan sesuai aturan.
Komitmen itu diwujudkan melalui keterlibatan Polres Lingga dalam kegiatan Sosialisasi Program Ketahanan Pangan Desa yang digelar di Gedung Sanggar Praja, Kecamatan Singkep, Rabu (22/4/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah kecamatan, aparat kepolisian, serta para kepala desa se-Kecamatan Singkep untuk menyamakan persepsi terkait arah kebijakan dan pelaksanaan program ketahanan pangan di tingkat desa.
Kapolres Lingga AKBP Pahala Martua Nababan mengatakan, peran kepolisian tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal program pembangunan nasional.
“Ketahanan pangan merupakan fondasi penting bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kami hadir untuk memastikan program ini berjalan sesuai aturan, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa,” ujar Nababan dalam keterangannya.
Dalam kegiatan tersebut, Polres Lingga menghadirkan dua narasumber, yakni PS Kasikum IPDA Alexander Maramis dan Paur Subbagdalpers Bag SDM IPDA Andrias Tua Matulessy. Keduanya memberikan pemaparan dari sisi hukum hingga tata kelola kelembagaan desa.
Alexander menekankan pentingnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam tata kelola berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.
“BUMDes harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan hukum. Kesalahan dalam pengelolaan tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga bisa berujung pada sanksi pidana,” kata Alexander.
Sementara itu, Andrias menyoroti bahwa program ketahanan pangan desa merupakan langkah strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
Menurut dia, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar program tersebut berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Penguatan ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga bagaimana sistem pengelolaannya berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran,” ujar Andrias.
Melalui sosialisasi ini, aparatur desa diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terkait pentingnya sinergi lintas sektor, optimalisasi peran BUMDes, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya preventif Polres Lingga dalam mengawal pembangunan desa agar berjalan efektif, akuntabel, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
