www.jurnalkota.co.id
Oleh: Indri Nur Adha
Aktivis Muslimah
Upaya Pemerintah Kabupaten Simalungun belajar dari Bali untuk mengembangkan Danau Toba sebagai destinasi wisata kelas dunia patut diapresiasi. Langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi ekonomi dan memperluas daya tarik wisata kawasan Danau Toba. Namun, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: apakah pembangunan pariwisata benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan rakyat atau justru lebih menguntungkan kepentingan investasi?
Pertanyaan ini penting karena pembangunan sektor pariwisata tidak cukup hanya diukur dari meningkatnya jumlah wisatawan, masuknya investasi, atau tingginya pendapatan daerah. Lebih dari itu, pembangunan seharusnya mampu menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta tetap berpijak pada nilai moral dan agama.
Pemerintah Kabupaten Simalungun beberapa waktu lalu melakukan kunjungan kerja ke Bali guna mempelajari strategi pengembangan pariwisata berbasis budaya, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Dipimpin langsung Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih, rombongan mempelajari berbagai inovasi pengelolaan wisata yang dinilai berhasil meningkatkan ekonomi daerah sekaligus menjaga identitas budaya lokal.
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Desa Wisata Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali. Desa tersebut dikenal sebagai kawasan wisata berbasis komunitas yang mampu mempertahankan tradisi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga melalui sektor pariwisata.
Pemerintah Kabupaten Simalungun menilai konsep tersebut relevan diterapkan di kawasan Danau Toba, terutama melalui penguatan sektor pendidikan, pertanian, perdagangan, hingga industri kreatif masyarakat lokal. Harapannya, Danau Toba tidak hanya menjadi destinasi wisata unggulan dunia, tetapi juga menghadirkan manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat sekitar.
Namun demikian, pembangunan kawasan wisata sejatinya tidak boleh berhenti pada target pertumbuhan ekonomi semata. Sumber daya alam dan potensi wisata yang dimiliki suatu daerah merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi kemaslahatan rakyat.
Karena itu, pengelolaan kekayaan alam tidak seharusnya hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah maupun menarik investor sebanyak-banyaknya. Pembangunan harus memastikan masyarakat lokal menjadi pihak yang paling merasakan manfaatnya, baik melalui terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya kesejahteraan, maupun terjaganya ruang hidup dan lingkungan mereka.
Dalam sistem kapitalisme, keberhasilan pembangunan umumnya diukur melalui indikator ekonomi seperti nilai investasi, pertumbuhan pendapatan daerah, serta tingginya angka kunjungan wisatawan. Paradigma ini menjadikan keuntungan ekonomi sebagai tujuan utama sehingga berbagai kebijakan lebih diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang menguntungkan pemilik modal.
Akibatnya, masyarakat lokal tidak jarang hanya menjadi pelengkap dalam pembangunan. Mereka berada di sekitar kawasan wisata, tetapi tidak memiliki akses yang cukup terhadap keuntungan ekonomi yang dihasilkan. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat justru kehilangan ruang hidup akibat ekspansi industri pariwisata yang terlalu berorientasi pada investasi.
Inilah watak dasar kapitalisme yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran keberhasilan utama, sementara aspek pemerataan kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat sering berada di posisi kedua.
Berbeda dengan Islam. Dalam pandangan Islam, pembangunan tidak semata bertujuan mengejar keuntungan ekonomi, melainkan untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Islam menempatkan negara sebagai pengurus urusan umat yang bertanggung jawab memastikan seluruh kekayaan alam dikelola demi kepentingan masyarakat, bukan hanya segelintir pihak.
Islam tidak menolak aktivitas wisata. Bahkan, Al Quran mendorong manusia melakukan perjalanan untuk mengambil pelajaran dan merenungkan kebesaran ciptaan Allah SWT. Namun, aktivitas wisata tetap harus berada dalam koridor syariat dan tidak boleh membuka ruang bagi kemaksiatan.
Karena itu, pengembangan destinasi wisata tidak seharusnya menjadi pintu masuk tumbuhnya pergaulan bebas, perjudian, konsumsi minuman keras, maupun berbagai aktivitas yang bertentangan dengan nilai agama dan moral masyarakat.
Sebaliknya, pariwisata harus diarahkan menjadi sarana edukasi, penguatan budaya, pemberdayaan masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran manusia terhadap kebesaran Allah SWT melalui keindahan alam yang diciptakan-Nya.
Dalam Islam, keberhasilan sektor pariwisata tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan yang diperoleh atau banyaknya wisatawan yang datang. Lebih dari itu, keberhasilan diukur dari sejauh mana sektor tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan, menjaga moral masyarakat, serta mendukung terciptanya kesejahteraan yang adil dan merata.
Islam juga memiliki sistem ekonomi dan politik yang mengatur pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip kemaslahatan rakyat. Negara berkewajiban memastikan kekayaan alam dikelola secara optimal dan hasilnya dapat dinikmati seluruh masyarakat secara adil.
Rasulullah SAW bersabda:
“Imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.”
(HR Bukhari dan Muslim)
Karena itu, pengembangan kawasan Danau Toba tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kelestarian lingkungan dan ekosistem yang ada. Dalam Islam, manusia merupakan khalifah di bumi yang memiliki kewajiban menjaga dan memelihara alam, bukan merusaknya demi kepentingan ekonomi sesaat.
Jika pengelolaan pariwisata dilakukan dengan prinsip syariat Islam secara kaffah, maka pembangunan tidak hanya menghasilkan manfaat materi, tetapi juga menghadirkan keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat.
Pada akhirnya, pembangunan pariwisata seharusnya tidak hanya menjadikan daerah indah dipandang wisatawan, tetapi juga mampu membuat masyarakat setempat hidup lebih sejahtera, bermartabat, dan terlindungi nilai-nilai moralnya.
Wallahualam bissawab.
