Batam, Jurnalkota.co.id
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad memastikan berbagai program prioritas nasional di Provinsi Kepulauan Riau berjalan sesuai target dan menunjukkan capaian yang positif. Komitmen tersebut disampaikan saat menerima kunjungan spesifik Komisi II DPR RI di Graha Kepri, Kota Batam, Rabu (8/7/2026).
Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan, jajaran kementerian, kepala daerah, serta instansi vertikal terkait.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi II DPR RI terhadap pelaksanaan tugas gubernur sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam sambutannya, Ansar Ahmad menegaskan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan arah pembangunan nasional, termasuk mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Menurut Ansar Ahmad, seluruh program pembangunan daerah dirancang untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah Kepulauan Riau.
“Visi kami adalah mewujudkan Kepulauan Riau yang maju, makmur, dan merata. Seluruh program pembangunan daerah juga diarahkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional di Kepri,” ujar Ansar Ahmad.
Pada kesempatan itu, Ansar Ahmad memaparkan sejumlah capaian program nasional yang telah berjalan di Kepulauan Riau.
Untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga 23 Juni 2026 tingkat penerima manfaat telah mencapai 87,47 persen. Program tersebut didukung oleh 239 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total penerima manfaat sebanyak 594.278 orang.
Di sektor pemberdayaan ekonomi desa, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hingga saat ini telah terbentuk 407 koperasi, terdiri atas 271 koperasi yang telah memiliki lahan dan 136 koperasi yang masih dalam proses penyediaan lahan.
Sementara itu, pada Program Sekolah Rakyat, Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki 201 peserta didik yang tersebar di Kabupaten Natuna sebanyak 96 siswa, Kota Tanjungpinang 62 siswa, dan Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 43 siswa.
Ansar Ahmad juga menjelaskan perkembangan Program Kampung Nelayan Merah Putih. Dari 124 lokasi yang diusulkan di Kepulauan Riau, empat lokasi telah ditetapkan, yakni tiga lokasi di Kota Batam dan satu lokasi di Desa Cemaga Utara, Kabupaten Natuna.
“Sebanyak 82 lokasi telah selesai dilakukan survei topografi, 18 lokasi merupakan usulan tambahan survei, dan 20 lokasi lainnya masih menunggu pelaksanaan survei,” kata Ansar Ahmad.
Di bidang reforma agraria, Ansar Ahmad menyebut Kepulauan Riau terus memperkuat penataan pertanahan. Ia mengingatkan bahwa Kepri pernah menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Tahun 2023 di Kabupaten Karimun yang menghasilkan penerbitan 10.688 sertifikat tanah.
Pada 2026, potensi redistribusi tanah di Kepulauan Riau mencapai 13.325,85 hektare dengan target sebanyak 3.680 bidang tanah.
Menurut Ansar Ahmad, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah kabupaten/kota dan ATR/BPN juga terus memperkuat sinkronisasi kebijakan tata ruang dan pertanahan, termasuk percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur, mempercepat investasi, serta memperkuat pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang menjadi keunggulan Kepulauan Riau.
“Kami terus memperkuat koordinasi agar seluruh kebijakan penataan ruang selaras dengan arah pembangunan nasional dan kebutuhan investasi di Kepulauan Riau,” ujarnya.
Selain memaparkan pelaksanaan program nasional, Ansar Ahmad juga menyampaikan sejumlah indikator makro pembangunan yang menunjukkan tren positif.
Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada Triwulan I Tahun 2026 tercatat sebesar 7,04 persen secara year on year atau menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera dan menempati peringkat kelima secara nasional.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kepulauan Riau juga telah mencapai 10.174 dollar Amerika Serikat (AS), mendekati Brasil sebesar 10.214 dollar AS dan melampaui Thailand yang mencapai 7.810 dollar AS.
Di bidang investasi, realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp64,67 triliun atau sekitar 136 persen dari target RPJMD sebesar Rp47,7 triliun.
Sektor pariwisata juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang 2025 mencapai 2,02 juta kunjungan atau meningkat 21,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Ansar Ahmad menambahkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau pada 2025 mencapai 80,53 poin, tertinggi di Sumatera dan menempati peringkat ketiga nasional setelah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sementara itu, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 4,26 persen pada September 2025 atau turun 0,18 persen dibandingkan Maret 2025. Capaian tersebut menjadikan Kepulauan Riau sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Sumatera dan peringkat keempat terendah secara nasional.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami penurunan dari 6,89 persen pada Februari 2025 menjadi 6,87 persen pada Februari 2026.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan kunjungan spesifik tersebut bertujuan memastikan seluruh fungsi gubernur sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
“Kami ingin memastikan seluruh kebijakan pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara efektif di daerah, termasuk pengelolaan dana transfer, penyelenggaraan pemerintahan, serta kebijakan di bidang pertanahan, tata ruang, dan kewilayahan,” ujar Rifqinizamy.
Ia menilai pelaksanaan berbagai program prioritas nasional di Kepulauan Riau secara umum telah berjalan baik. Meski demikian, ia berharap pemerintah daerah terus melakukan penyempurnaan agar implementasi program semakin efektif dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
“Secara umum, kebijakan pembangunan nasional yang menjadi fokus kunjungan spesifik kami hari ini, khususnya di bidang pertanahan, tata ruang, dan kewilayahan, telah berjalan baik. Namun tentu masih ada beberapa hal yang perlu terus disempurnakan,” katanya.
