www.jurnalkota.co.id
Oleh: Jansen Henry Kurniawan
Ketua DPC GMNI Jakarta Timur
Dinamika yang terjadi di sektor ekonomi nasional belakangan ini patut menjadi perhatian bersama. Dalam situasi ekonomi global yang masih diwarnai ketidakpastian, stabilitas ekonomi dalam negeri tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fundamental ekonomi, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang bertugas menjaga sistem keuangan nasional.
Dalam pandangan DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur, berbagai perkembangan yang terjadi pada institusi ekonomi strategis semestinya tidak dipandang sebagai persoalan administratif semata. Pergantian pimpinan pada lembaga-lembaga seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki dimensi yang lebih luas karena berkaitan dengan persepsi publik, kepercayaan investor, serta kesinambungan kebijakan ekonomi nasional.
Perhatian tersebut muncul setelah Ketua Dewan Komisioner OJK mengundurkan diri pada awal tahun, kemudian disusul pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia pada Juli 2026. Hingga kini, menurut informasi yang beredar, alasan pengunduran diri Gubernur BI disampaikan sebagai alasan pribadi.
Bagi masyarakat, kondisi tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama karena terjadi ketika nilai tukar rupiah menghadapi tekanan terhadap dolar Amerika Serikat. Terlepas dari penyebab yang melatarbelakangi pengunduran diri tersebut, transparansi dan komunikasi publik yang baik menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Bank Indonesia dan OJK merupakan dua lembaga yang memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Bank Indonesia bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai rupiah dan kebijakan moneter, sementara OJK berperan mengawasi sektor jasa keuangan agar tetap sehat dan dipercaya masyarakat. Karena itu, setiap perubahan pada pucuk pimpinan kedua lembaga tersebut akan selalu menjadi perhatian publik maupun pelaku usaha.
Dalam pandangan penulis, dinamika tersebut tidak hanya berkaitan dengan pergantian pejabat, tetapi juga menyangkut independensi kelembagaan, stabilitas ekonomi makro, serta keyakinan investor terhadap arah kebijakan pemerintah.
Selain mencermati pergantian pimpinan lembaga ekonomi, penulis juga menyoroti tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kebijakan ekonomi yang mampu memperkuat kepercayaan pasar sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi.
Penulis juga menilai bahwa besarnya dana yang mengendap di sistem perbankan dapat menjadi salah satu indikator belum optimalnya penyaluran investasi ke sektor produktif. Oleh sebab itu, pemerintah dinilai perlu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif melalui kepastian hukum, kepastian regulasi, dan kebijakan ekonomi yang konsisten.
Dalam konteks tata kelola kelembagaan, penulis turut menyoroti pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Menurut penulis, hubungan keluarga dengan Presiden Republik Indonesia berpotensi memunculkan persepsi konflik kepentingan di tengah masyarakat.
Pandangan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi hak setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama menduduki jabatan publik. Namun, dalam perspektif etika pemerintahan, persepsi publik terhadap independensi sebuah lembaga sama pentingnya dengan independensi itu sendiri.
Di banyak negara, independensi bank sentral menjadi salah satu prinsip utama dalam menjaga kredibilitas kebijakan moneter. Bank sentral yang independen dinilai memiliki ruang lebih luas dalam menetapkan kebijakan berdasarkan pertimbangan ekonomi tanpa tekanan politik jangka pendek. Kredibilitas tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, serta meningkatnya kepercayaan investor.
Penulis juga mengakui bahwa pelemahan nilai tukar rupiah tidak semata-mata dipengaruhi faktor domestik. Dinamika ekonomi global, kebijakan suku bunga negara maju, ketegangan geopolitik, hingga pergerakan harga komoditas dunia turut memberikan dampak terhadap nilai tukar mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia.
Meski demikian, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan yang konsisten, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Kejelasan arah kebijakan menjadi salah satu faktor penting dalam membangun optimisme dunia usaha dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Penulis juga mengajak masyarakat untuk tidak melupakan pelajaran sejarah, termasuk peristiwa yang dikenal sebagai Deklarasi Bappenas pada masa krisis 1998. Dalam pandangan penulis, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa ketika persoalan ekonomi tidak segera ditangani secara serius dan kepercayaan publik melemah, dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor kehidupan, termasuk stabilitas politik.
Karena itu, menjaga independensi lembaga ekonomi negara tidak hanya menjadi kepentingan institusi, tetapi juga kepentingan seluruh bangsa. Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan.
Sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin konstitusi, DPC GMNI Jakarta Timur menyampaikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah.
Pertama, Presiden dan Wakil Presiden diharapkan mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi makro nasional. Kedua, pemerintah bersama otoritas ekonomi perlu menyusun kebijakan yang efektif, transparan, dan terukur guna mengantisipasi potensi tekanan ekonomi.
Ketiga, pemerintah diharapkan memastikan independensi Bank Indonesia serta seluruh lembaga pengelola ekonomi negara tetap terjaga dari berbagai bentuk konflik kepentingan. Keempat, penulis mendorong agar pemerintah mengevaluasi posisi Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan mempertimbangkan aspek independensi kelembagaan dan kepercayaan publik.
Pada akhirnya, kritik yang disampaikan melalui opini ini dipandang sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar selama disampaikan secara bertanggung jawab dan berdasarkan semangat memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Menjaga stabilitas ekonomi tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan kepercayaan publik, independensi lembaga negara, dan ruang demokrasi yang sehat agar setiap masukan dapat menjadi bagian dari perbaikan kebijakan di masa mendatang.
Sebelum dipublikasikan, sebaiknya seluruh data faktual dalam opini ini termasuk informasi mengenai pengunduran diri pejabat, nilai tukar rupiah, serta jabatan dan tanggal pengangkatan yang disebutkan diverifikasi terlebih dahulu agar akurat dan sesuai dengan fakta.**
