Lebak, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan melalui penyelenggaraan High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi pendapatan daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Keisha, Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Jumat (31/7/2026), dihadiri unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, serta berbagai pemangku kepentingan yang berkomitmen mendukung percepatan digitalisasi di daerah.
Bupati Lebak Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya mengatakan, digitalisasi transaksi pemerintah daerah merupakan salah satu langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, efektif, dan akuntabel.
Menurut Hasbi, High Level Meeting P2DD menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga keuangan, serta dunia usaha dalam membangun ekosistem digital yang terintegrasi.
“Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah,” kata Hasbi.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Kolaborasi dalam Mendorong Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah untuk Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.”
Hasbi menilai, digitalisasi bukan hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga menjadi upaya memperkuat efisiensi birokrasi, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat.
Dalam pelaksanaan P2DD 2026, Pemkab Lebak menghadirkan sejumlah narasumber dan mitra strategis, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bank Indonesia Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Banten, Bank Banten, Bank BJB, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Hasbi, kehadiran seluruh pihak tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam membangun ekosistem digital yang semakin kuat di Kabupaten Lebak.
“Kami berharap kolaborasi ini dapat mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat melalui pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Lebak juga meluncurkan empat program unggulan sebagai bagian dari percepatan digitalisasi layanan publik.
Keempat program tersebut meliputi Split Payment Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Hotel dan Restoran, e-SPPT, e-BPHTB, serta Aplikasi Laku Pandai dan Agen Samsat.
Peluncuran program-program tersebut menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam memperluas penggunaan sistem pembayaran digital sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, berbagai inovasi tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan perpajakan dan administrasi secara lebih praktis, cepat, dan efisien.
Hasbi menegaskan, transformasi digital menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan daya saing daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah akan terus mendorong inovasi layanan berbasis teknologi informasi agar pelayanan publik semakin berkualitas.
Ia berharap seluruh perangkat daerah mampu mengoptimalkan implementasi digitalisasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing sehingga target peningkatan pendapatan daerah dapat tercapai secara berkelanjutan.
“Melalui P2DD Tahun 2026, kami berharap terbangun kesamaan persepsi dan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, perbankan, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, efektif, dan berbasis digital,” ujar Hasbi.
Menurut dia, forum tersebut juga diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), sekaligus memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Lebak.
Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Pemkab Lebak optimistis digitalisasi transaksi daerah akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi birokrasi, serta kualitas pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat.
Penulis: Noma
Editor: Antoni
