Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus memperkuat langkah pencegahan korupsi melalui berbagai strategi tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas. Hal ini disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Selasa (14/10/2025).
Menurut Ansar Ahmad, sejumlah langkah telah dijalankan, mulai dari digitalisasi tata kelola pemerintahan, peningkatan transparansi informasi publik, hingga penguatan kerja sama dengan KPK, BPKP, dan Ombudsman dalam pembangunan Zona Integritas.
“Langkah lainnya adalah sosialisasi nilai-nilai integritas melalui pemasangan banner dan media informasi SPI di seluruh OPD,” kata Ansar Ahmad.
Ansar Ahmad menegaskan, hasil SPI menjadi cermin tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi dan pelayanan publik.
“Integritas adalah pondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hasil SPI harus menjadi bahan introspeksi bagi seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kepri,” ujar Ansar Ahmad.
Perkuat Pengawasan dan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Kepri berkomitmen memperkuat integritas aparatur serta memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah. Ansar Ahmad menyebut akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh OPD, terutama yang masuk kategori merah dengan skor 71,66 dalam hasil SPI.
“Kami akan menelusuri lebih dalam hasil survei ini, memperkuat komunikasi antara pimpinan dan staf OPD, serta memperbaiki sistem pengawasan agar ke depan hasil SPI dan indikator reformasi birokrasi bisa lebih baik,” tegas Ansar Ahmad.
Plt Deputi KPK RI Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo yang hadir dalam kegiatan tersebut menjelaskan, hasil SPI merupakan alat ukur persepsi publik dan internal ASN terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya hubungan antara SPI dan Monitoring Center for Prevention (MCSP), di mana MCSP berfungsi memperbaiki sistem tata kelola, sementara SPI mengukur dampak dari upaya tersebut.
Agung mengingatkan pemerintah daerah agar mewaspadai praktik penyimpangan, seperti pemecahan paket pengadaan langsung, serta menegakkan transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
MCSP Kepri Dinilai Sangat Baik
Ansar Ahmad turut menyoroti hasil MCSP Pemprov Kepri yang dinilai sangat baik, mencerminkan keberhasilan sistem pengendalian dan tata kelola pemerintahan.
“Nilai MCSP kita tergolong tinggi dan membanggakan. Artinya, dari sisi sistem dan tata kelola, pencegahan korupsi sudah berjalan dengan baik. Namun hasil SPI yang masih rendah menunjukkan tantangan kita kini ada pada persepsi dan perilaku. Ini yang akan kita benahi bersama,” kata Ansar Ahmad.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa agar terhindar dari praktik pemecahan paket maupun proyek fiktif, serta mendorong penggunaan E-Katalog Lokal demi transparansi dan efisiensi belanja pemerintah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kasatgas Korsupgah Wilayah I.2 KPK, Uding Juharudin, bersama jajaran pejabat KPK, para bupati/wali kota se-Kepri, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri.
