Jakarta, Jurnalkota.co.id
Indonesia Traffic Watch (ITW) menyerukan agar pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyiapkan lokasi khusus atau panggung demokrasi sebagai wadah bagi masyarakat menyampaikan aspirasi tanpa mengganggu ketertiban umum.
Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, mengatakan bahwa berbagai aksi unjuk rasa (unras) yang berujung kerusuhan telah menimbulkan kerugian bagi semua pihak. Kerusakan sarana prasarana lalu lintas maupun layanan publik, menurutnya, menimbulkan rasa tidak nyaman dan aman di tengah masyarakat.
“Peristiwa kerusuhan baru-baru ini hendaknya menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyiapkan panggung demokrasi,” ujar Edison dalam keterangan tertulis, Jumat (17/10/2025).
Menurut Edison, keberadaan panggung demokrasi dapat menjadi ruang resmi bagi kelompok masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Di lokasi itu, pihak-pihak terkait yang disebut dalam aksi juga dapat dihadirkan untuk berdialog langsung.
Dengan demikian, kegiatan unjuk rasa yang merupakan bagian dari hak demokrasi tetap dapat berjalan tanpa mengganggu aktivitas dan produktivitas masyarakat lainnya.
Edison menilai, penyiapan panggung demokrasi bukan hanya langkah untuk mencegah potensi kerusuhan, tetapi juga wujud komitmen pemerintah dalam menjaga pelaksanaan demokrasi yang aman, nyaman, dan damai.
“Semua pihak tentu ingin melihat penyampaian aspirasi berjalan tertib, tanpa menimbulkan kemacetan lalu lintas atau keresahan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, masyarakat sudah terlalu lama berada dalam rasa khawatir setiap kali aksi unjuk rasa berlangsung, terutama akibat dampak kemacetan dan potensi benturan di lapangan. ITW optimistis, dengan keseriusan pemerintah, kebebasan berpendapat dapat berjalan kondusif dan produktif bagi semua pihak. (Red)
