Medan, Jurnalkota.co.id
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah menetapkan banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi yaitu Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Desakan itu disampaikan Sekjen DPP PKS, Muhammad Kholid, di Kantor DPTW PKS Sumut, Rabu (3/12/2025).
Kholid memaparkan data BNPB yang mencatat sedikitnya 290 orang meninggal dunia, 188 orang hilang, 130.000 keluarga terdampak, serta lebih dari 500.000 warga mengungsi.
“Bencana ini tidak mungkin diselesaikan hanya oleh pemerintah kabupaten/kota atau provinsi. Pemerintah pusat memiliki sumber daya terbesar yang dibutuhkan untuk mengurangi beban masyarakat,” ujar Kholid.
Ia menambahkan, kerusakan jaringan jalan akibat banjir dan longsor memperparah akses bantuan. Banyak titik pengungsian, katanya, mengalami kekurangan pangan dan berpotensi menimbulkan krisis kemanusiaan.
“Dengan penetapan status bencana nasional, seluruh elemen bangsa bisa bergerak lebih cepat dan terpadu,” kata Kholid.
PKS Wajibkan Pejabat Publik Memotong Gaji untuk Bantuan Kemanusiaan
PKS juga telah menginstruksikan pemotongan gaji bagi kader yang menduduki jabatan publik dan anggota legislatif. Kebijakan itu dikeluarkan langsung oleh Presiden PKS, Almuzammil Yusuf.
“Semua pejabat publik dan anggota legislatif dari PKS diminta menyisihkan sebagian gajinya untuk bantuan kemanusiaan,” kata Kholid.
Pada hari yang sama, Ketua Fraksi PKS DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, diutus untuk meninjau langsung lokasi terdampak di Aceh.
Kholid menekankan bahwa pemotongan gaji ini bukan langkah baru. PKS telah menerapkan kebijakan serupa dalam sejumlah bencana nasional, termasuk saat pandemi Covid-19, gempa Cianjur, dan bencana besar lainnya.
PKS Bentuk Satgas Penanganan Bencana
Sebagai respons cepat, DPP PKS membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Bencana berdasarkan Instruksi Presiden PKS Nomor 05/D/INP/PRES-PKS/2025 tanggal 2 Desember 2025.
Satgas diberi mandat untuk:
• Mobilisasi relawan, terutama dari DPW terdekat yang tidak terdampak.
• Koordinasi distribusi bantuan, termasuk logistik, obat-obatan, pakaian, dan kebutuhan dasar yang sebagian didanai dari pemotongan gaji pejabat publik dan sumbangan kader.
• Pendataan korban agar penyaluran bantuan tepat sasaran berdasarkan kondisi lapangan.
Tim Satgas sudah turun langsung meninjau lokasi bencana serta menyalurkan bantuan. Turut hadir Ketua DPW PKS Sumut, Andi Pranata; Sekretaris DPW Mustafa; Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Usman Jakfar; dan jajaran terkait.
Penulis: Arief Arbianto
Editor: Antoni
