Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang memastikan sebanyak 26.500 warga kurang mampu tetap tercatat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang iurannya ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga cakupan Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Tanjungpinang, Rustam, mengatakan jumlah peserta tersebut merupakan hasil pembaruan data administrasi kependudukan.
“Kalau dari Pemko, yang kita nonaktifkan biasanya karena pindah domisili atau sudah meninggal,” ujar Rustam, Senin (2/3/2026).
Ia menjelaskan, setiap kuota yang kosong akibat perubahan data akan segera dialihkan kepada warga lain yang memenuhi kriteria penerima bantuan.
“Kalau ada yang meninggal atau pindah domisili, kita ganti peserta baru,” katanya.
Menurut Rustam, peserta yang ditanggung APBD merupakan warga kurang mampu yang telah melalui verifikasi data kesejahteraan sosial dan memperoleh rekomendasi dari Dinas Sosial.
“Harus mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial,” tuturnya.
Selain itu, sekitar 1.000 lebih peserta yang sebelumnya dibiayai melalui APBD telah dialihkan pembiayaannya ke pemerintah pusat melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya bagi masyarakat kategori desil satu hingga lima.
Pengalihan tersebut membuka kuota baru bagi warga lain yang membutuhkan, sehingga perlindungan jaminan kesehatan tetap berjalan tanpa mengurangi total cakupan.
Rustam menegaskan, pembaruan data dilakukan secara berkala agar bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi duplikasi pembiayaan.
“Yang terpenting, warga yang benar-benar membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan kesehatan,” ujarnya.
Dengan mekanisme itu, Pemko Tanjungpinang berupaya menjaga kesinambungan pembiayaan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus memastikan program JKN berjalan efektif dan akuntabel.
