www.jurnalkota.co.id
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
Musim penghujan mulai berjalan, namun berita bencana sudah dimana-mana, Banjir bandang di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, satu orang meninggal dunia dan tiga warga mengalami luka-luka. Hal ini sebagaimana pernyataan Kepala Pelaksana BPBD Sulteng, Akris Fattah Yunus (cnnindonesia.com, 4-1-2025).
Sedangkan menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulteng Andi Sembiring, banjir terjadi di kawasan industri pertambangan nikel milik PT. Surya Amindo Perkasa di Desa Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara.
Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi terus mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi cuaca ini menyebabkan berbagai bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir dan tanah longsor. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bencana mulai dari Sumatera hingga Nusa Tenggara Barat (NTB) (cnnindonesia.com, 11-1-2025)
Sementara itu, di Provinsi Riau tepatnya Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, banjir terjadi akibat pasang surut air laut yang menyebabkan Sungai Siak meluap. Sedikitnya 50 rumah warga terendam hingga kedalaman 40 sentimeter. Di Pulau Jawa, beberapa daerah mengalami bencana banjir, longsor, dan angin kencang. Di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, banjir bandang melanda Kecamatan Cipari dengan ketinggian air mencapai 50 sentimeter.
Data BPBD Bondowoso mencatat sedikitnya ada 12 rumah warga yang hanyut tersapu oleh banjir bandang tersebut. Banjir bandang menerjang Dusun Peh, Desa Gunung Sari, Kecamatan Maesan, Bondowoso pada Kamis (9/1/2025). Kedatangan air bercampur lumpur yang disertai ranting kayu itu meluap hingga ke ruas jalan raya dan sejumlah permukiman warga (beritasatu.com, 9-1-2025).
Mitigasi Negara Lemah, Bencana Terus Beruntun
Setiap tahun, banjir adalah bencana langganan. Tak pernah mendapatkan solusi tuntas sehingga yang muncul seolah masyarakat pasrah dan iklas hidup berdampingan dengan bencana. Pemerintah seharusnya berupaya melakukan antisipasi dan mitigasi banjir dengan lebih serius.
Sebab, dampak banjir bukan hanya harta benda saja, tapi ruang hidup masyarakat yang seharusnya aman dan nyaman, menjadi terganggu bahkan tak jarang menimbulkan trauma.
Mitigasi lemah tanda negara tidak berfungsi sebagaimana mestinya yaitu pelayan umat (raa’in). Pemerintah seringkali masih menghitung untung rugi dengan rakyat, kemudian selalu dalih dana yang tak mencukupi, keterbatasan SDM ahli dan lainnya. Seringkali pula, menarik investor asing hanya untuk membantu mengatasi bencana, padahal ujungnya proyek.
Perilaku tanpa malu-malu ini ditampakkan oleh pejabat pemerintah, bukan tanpa sengaja, inilah faktanya jika negara Indonesia ini menerapkan sistem kapitalisme sebagaimana negara yang diikutinya, Amerika dan lainnya. Bedanya, Indonesia murni sebagai negara pengikut bukan pemimpin.
Dengan prinsip kebebasan dan manfaat dalam kapitalisme itu, Mak otomatis peran negara hanya regulator dan fasilitator yang melayani kepentingan para pemilik modal (investor) dalam berbagai MOU atau kerjasama bilateral maupun multilateral. Jelas rakyat terabaikan, sebab rakyat dianggap beban, samasekali tak bisa memberi manfaat.
Efek domino dari setiap kerjasama yang terjalin kita rasakan hari ini, yaitu bencana yang hampir merata menimpa setiap daerah di Indonesia. Bagaimana tida demikian? Pembangunan berbagai infrastruktur , tambang dan industri atau perumahan ala kapitalisme yang secara membabi buta, telah memberi ruang kebebasan bagi oligarki mengubah lahan serapan menjadi lahan bisnis.
Upaya rakyat mempertahankannya justru berujung kekerasan, dihadapkan pada aparat militer hingga diusir secara terang-terangan dari tanah kelahirannya berikut dari mata pencahariannya sejak nenek moyang mereka. Pertumbuhan ekonomi jadi utama, rakyat jadi tumbal pada akhirnya. Sejahtera ilusi, apalagi keselamatan jiwa. Tak ada iba sedikit pun ketika rakyat mengiba untuk tidak diambil kekayaan dan hidup mereka.
Mungkin masih ingat, bagaimana pernyataan Presiden tentang pembukaan lahan sawit (deforestasi), bahwa itu tidak membahayakan sehingga aman jika dijadikan sebagai landasan pembukaan lahan, padahal para ahli sudah memberi peringatan, bahwa deforestasi akan mengakibatkan berbagai masalah termasuk terjadinya bencana. Miris, bagaimana pun, tumbuhan kelapa sawit tidak bisa disamakan dengan hutan lindung, kelapa sawit hanya satu tanaman, sedangkan hutan ada lebih dari seribu tanaman di dalamnya yang memiliki fungsi masing-masing, salah satunya persediaan air yang tidak akan pernah bisa didapati dari tanaman kelapa sawit.
Saatnya Kembali Kepada Pengaturan Allah SWT.
Islam yang dipeluk oleh 87 persen penduduk Indonesia sejatinya bukan sekadar aturan ibadah, tapi pandangan hidup. Artinya, setiap aspek kehidupan manusia dari mulai pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan diatur dalam Islam. Termasuk perintah negara wajib menghindarkan rakyatnya dari kemudaratan, termasuk bencana.
Dimulai dari perencanaan matang dalam membangun kota/desa dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh rakyat. Bukan berdasar pesanan investor, negara membangun kota berbasis mitigasi bencana, diantaranya mengatur konservasi agar ada larangan berburu binatang dan merusak tanaman demi menjaga ekosistem.
Islam juga mengharuskan negara mengadakan pemetaan wilayah sesuai potensi bencana berdasarkan letak geografisnya, inilah yang dimaksud dengan membangun tata ruang yang berbasis mitigasi bencana, sehingga aman untuk manusia dan alam.
Islam mendorong para ilmuwan, insinyur, ahli tata letak kota untuk mewujudkan proyek negara ini. Banyak peninggalan sejarah majunya peradaban Islam yang masih berfungsi hingga saat ini tak hanya berupa jembatan, bendungan tapi juga kecanggihan teknologi yang diadopsi khilafah dalam rangka mitigasi bencana apapun.
Rasulullah Saw “Imam adalah ibarat pengembala dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya (rakyatnya)”. (HR. Muslim). Inilah yang sejatinya kita butuhkan, pemimpin yang menyayangi rakyatnya serta bertanggung jawab mengurusi rakyatnya sebab sadar kekuasaan kelak akan dimintai pertanggungjawaban Allah di akhirat. Wallahualam bissawab.**
