www.jurnalkota.co.id
Oleh: Eviyanti
Pegiat Literasi
Kelaparan kini menjelma menjadi senjata paling kejam dalam perang modern. Di Gaza, kelaparan bukan sekadar dampak perang, melainkan bagian dari strategi pembunuhan massal yang perlahan, sunyi, dan sistematis.
Menurut laporan The Japan Times, dalam 72 jam terakhir, 21 anak meninggal dunia akibat malnutrisi akut. Itu artinya, rata-rata tujuh anak Gaza kehilangan nyawa setiap hari hanya karena tidak mendapat cukup makanan. Di Rumah Sakit Al-Shifa dan Al-Aqsa Martyrs, tubuh-tubuh kecil anak-anak dibiarkan mengering tanpa perawatan memadai. Gaza, wilayah padat berpenduduk dengan dua juta jiwa, kini tak hanya terkurung oleh blokade, tetapi juga dipaksa menghadapi kematian perlahan yang menyakitkan.
Sejak 2 Maret 2025, truk bantuan kemanusiaan ditolak masuk. Upaya penyelamatan dihambat. Kelaparan pun merebak lebih cepat daripada peluru. Dunia hanya bisa menyaksikan, sebagian bungkam, sebagian lain sibuk bermain diplomasi. Padahal genosida tak hanya terjadi lewat bom dan rudal, tetapi juga lewat pembiaran sistematis terhadap krisis pangan.
Kondisi ini menunjukkan kebuntuan sistem internasional dalam menangani tragedi kemanusiaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa tak lagi berdaya, veto-veto politik kerap menjadi palu pemakluman terhadap kekerasan. Ketika lembaga-lembaga global gagal melindungi warga sipil, khususnya anak-anak, kita patut bertanya: di mana letak keadilan dan kemanusiaan?
Di tengah kebuntuan itu, dunia Islam pun terlihat gamang. Banyak pemimpin negara-negara Muslim justru terjebak dalam politik kompromi, menjauh dari nilai-nilai solidaritas dan keberanian historis umat. Padahal, dalam sejarahnya, umat Islam pernah menjadi kekuatan besar yang menyatukan dunia dengan satu tujuan: menegakkan keadilan dan melawan penindasan.
Kini, suara-suara dari akar rumput menuntut arah baru: solusi hakiki yang tidak berhenti pada kecaman atau pengiriman bantuan sementara. Banyak yang memandang bahwa satu-satunya cara menghentikan penindasan terhadap rakyat Palestina adalah melalui perubahan sistemik, termasuk membangun kekuatan politik yang berpijak pada nilai-nilai Islam yang adil dan tegas.
Gagasan penegakan khilafah sering mencuat dalam diskursus ini sebagai bentuk sistem alternatif yang dianggap mampu melindungi kehormatan umat dan membebaskan wilayah-wilayah tertindas. Bagi para pendukungnya, khilafah bukan sekadar sistem pemerintahan, melainkan cermin dari ketegasan politik yang tidak tunduk pada tekanan kapitalisme global.
Namun, gagasan ini tentu memerlukan jalan panjang dan perdebatan yang matang. Jalan damai dan diplomasi yang selama ini ditempuh terbukti kerap mandek. Maka, penting bagi umat untuk mulai mendiskusikan solusi strategis yang tidak sekadar tambal sulam.
Para pengemban dakwah, aktivis, dan intelektual Muslim harus memainkan peran lebih aktif dalam menyuarakan keadilan, menggugah kesadaran umat, dan menghadirkan narasi perlawanan yang cerdas dan solutif. Tidak cukup hanya mengecam, perlu ada langkah konkret yang konsisten dan terukur, sembari terus menumbuhkan harapan akan perubahan.
Tragedi Gaza harus menjadi cermin bagi dunia. Ketika anak-anak mati kelaparan di depan mata kita, bukan hanya pelaku yang bersalah, tetapi juga mereka yang memilih diam.**
