Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang menggelar Rapat Evaluasi Tim Identifikasi Fasilitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang berpotensi ekonomi, di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Rabu (10/9/2025).
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Zulhidayat, didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tamrin Dahlan, Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Elfiani Sandri, Kabag Pemerintahan Raja Kholidin, Kabag Perekonomian dan SDA Hamerudin, serta Kabag Administrasi Pembangunan Muhammad Syukri. Hadir pula sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait.
Dalam pemaparannya, Muhammad Syukri menyebut tim telah mendata 1.281 titik PSU di seluruh kecamatan. Pendataan ini bertujuan memetakan aset daerah yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Hasil survei menunjukkan terdapat peluang besar dalam pemanfaatan PSU untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi ini dapat berupa kerja sama pemanfaatan lahan, pengembangan ruang publik multifungsi, hingga pemberdayaan UMKM. Namun, masih ada kendala, seperti banyak PSU belum bersertifikat, keterbatasan anggaran penataan, dan tumpang tindih pemanfaatan,” kata Syukri.
Ia merekomendasikan percepatan sertifikasi, penyusunan masterplan, serta penguatan kolaborasi dengan BUMD, swasta, dan masyarakat.
Sementara itu, Sekda Tanjungpinang Zulhidayat menegaskan identifikasi ini penting sebagai strategi peningkatan PAD, namun harus tetap memperhatikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
“Saya mengapresiasi kerja tim dalam melakukan identifikasi aset PSU. Namun, implementasi kebijakan harus berhati-hati, jangan sampai memberatkan pelaku usaha kecil maupun UMKM. PSU bernilai ekonomi harus dikelola bijak, adil, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Zulhidayat.
Rapat evaluasi menghasilkan sejumlah tindak lanjut, di antaranya percepatan legalisasi sertifikat PSU, penetapan PSU prioritas, penyusunan masterplan pemanfaatan, serta penguatan koordinasi lintas OPD. Pemkot Tanjungpinang menegaskan komitmennya menjadikan pengelolaan PSU sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (*)
