Batam, Jurnalkota.co.id
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Hendri Kurniadi menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik bukan sekadar penerapan teknologi, melainkan strategi membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Hal itu disampaikan Hendri saat menjadi narasumber dalam kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespim) Lemdiklat Polri Angkatan ke-2 Tahun 2025 yang digelar di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Kota Batam, Rabu (12/11/2025).
Dalam paparannya berjudul “Optimalisasi Pelayanan Digital: Kunci Kepercayaan Publik di Era Post-Truth”, Hendri menekankan pentingnya transformasi digital untuk memperkuat transparansi dan partisipasi publik, khususnya di wilayah kepulauan seperti Kepri yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan akses informasi.
“Digitalisasi pelayanan publik bukan sekadar teknologi, tetapi strategi membangun kepercayaan. Masyarakat akan percaya jika pemerintah terbuka, responsif, dan cepat dalam memberikan informasi yang akurat,” ujar Hendri.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kepri di bawah kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad terus memperkuat sistem pelayanan digital melalui pengembangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan platform SP4N-Lapor!, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi serta memantau tindak lanjut secara transparan.
Menurut Hendri, era post-truth yang ditandai dengan dominasi opini dan emosi di atas fakta menuntut pemerintah menghadirkan data dan narasi yang kuat.
“Kita tidak bisa melawan disinformasi hanya dengan klarifikasi, tetapi dengan sistem yang transparan dan terpercaya,” tegas Hendri.
Hendri juga menyoroti pentingnya kepemimpinan digital dalam mengelola perubahan dan menjaga kepercayaan publik. Ia menilai, pemimpin digital harus mampu beradaptasi, berpikir berbasis data, berkolaborasi lintas sektor, serta memanusiakan proses kerja di tengah kemajuan teknologi.
“Pemimpin di era digital bukan hanya yang mahir menggunakan teknologi, tetapi juga yang mampu menavigasi kebenaran di tengah derasnya arus informasi yang sering kali bias,” tambahnya.
Menutup paparannya, Hendri mengajak seluruh peserta KKP untuk melihat digitalisasi sebagai peluang menciptakan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan dipercaya masyarakat.
Kegiatan bertema “Kepemimpinan Digital dihadapkan pada Post Modern dan Post Truth” tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, unsur Forkopimda, DPRD Kepri, serta perwakilan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri.
