Batam, Jurnalkota.co.id
Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nyanyang Haris Pratamura mengingatkan bahwa wilayah Kepri memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap insiden pencemaran laut, khususnya tumpahan minyak.
Pernyataan itu disampaikan Nyanyang saat menghadiri Table Top Exercise National Marine Pollution Exercise (Marpolex) 2025 yang dibuka Wakil Menteri Perhubungan RI, Suntana, di Ballroom Aston Batam Hotel & Residence, Kota Batam, Senin (17/11/2025).
Nyanyang menjelaskan bahwa Kepri adalah provinsi dengan karakteristik maritim yang kompleks. Lebih dari 96 persen wilayah Kepri merupakan perairan, sementara sebagian besar area tersebut berada di jalur pelayaran strategis internasional.
“Kepri berada pada salah satu choke point dunia, yakni Selat Malaka, dan termasuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I. Lalu lintas kapal yang padat, aktivitas migas, dan industri maritim lainnya menempatkan daerah ini pada tingkat kerentanan tinggi,” ujar Nyanyang.
Menurut Nyanyang, berbagai kajian akademik menunjukkan bahwa tumpahan minyak berskala besar dapat menurunkan kualitas ekosistem perairan, mengganggu rantai makanan, dan berdampak pada produktivitas masyarakat. Dampaknya, kata dia, bersifat jangka panjang dan membutuhkan intervensi lintas sektor.
“Karena itu, latihan seperti Marpolex sangat relevan. Bukan hanya sebagai pemenuhan protokol nasional dalam tata kelola keselamatan laut, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk memperkuat perlindungan lingkungan maritim di tingkat regional,” kata Nyanyang.
Ia menambahkan, pelaksanaan Table Top Exercise (TTX) merupakan fase strategis dalam rangkaian Marpolex karena memberikan kesempatan bagi peserta untuk mensimulasikan skenario darurat secara sistematis dan berbasis kajian risiko.
Nyanyang juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepri untuk terus memperkuat upaya perlindungan lingkungan maritim serta meningkatkan kapasitas penanggulangan keadaan darurat.
Marpolex 2025 merupakan latihan bersama penanggulangan tumpahan minyak di laut pada level nasional. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Komando Daerah Angkatan Laut IV Batam, KSOP Khusus Batam, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub RI, Deputi 5 BP Batam, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemko Batam, serta sejumlah instansi lainnya.
