Jakarta, Jurnalkota.co.id
Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Barat memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat guna mengoptimalkan pembinaan klien pemasyarakatan, termasuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).
Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam pertemuan antara Kepala Bapas Kelas I Jakarta Barat, Sri Susilarti, dengan Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Rabu (25/2/2026).
Sri Susilarti menegaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan. Menurut dia, proses reintegrasi sosial tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan dukungan berbagai pihak.
“Bapas Jakarta Barat berkomitmen mempererat kemitraan dengan Pemkot dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi ini menjadi fondasi dalam membina klien pemasyarakatan agar mampu kembali berkontribusi secara positif di lingkungan masyarakat,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bapas memaparkan sejumlah agenda kerja tahun 2026, antara lain pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat dan pidana kerja sosial, serta rencana pembentukan Pos Layanan Bapas di Kecamatan Taman Sari dan Kalideres. Pembentukan pos layanan ini dinilai strategis untuk mendekatkan akses pembimbingan dan pengawasan kepada masyarakat.
Selain itu, Bapas juga mengusulkan kolaborasi program pelatihan dan bimbingan keterampilan melalui sinergi dengan perangkat daerah. Langkah ini diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan dan mendorong kemandirian ekonomi klien pemasyarakatan setelah kembali ke tengah masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menegaskan komitmen Pemkot dalam mendukung program pembinaan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Pemkot Jakarta Barat mendukung penuh upaya pembinaan yang dilakukan Bapas. Kerja sama lintas sektor harus terus diperkuat agar program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata, baik bagi klien pemasyarakatan maupun masyarakat luas,” kata Iin.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama yang dituangkan secara tertulis dengan tetap mengacu pada kebijakan dan regulasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain mendukung pembentukan Pos Layanan Bapas, Pemkot mendorong penyuluhan hukum dan sosial terpadu, khususnya di wilayah Kecamatan Tambora, guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum dan sosial kemasyarakatan.
Dengan kolaborasi yang semakin solid, pembinaan klien pemasyarakatan di Jakarta Barat diharapkan berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Penulis: Awal
Editor: Antoni
