Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota Tanjungpinang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengevaluasi perkembangan inflasi sekaligus memperkuat langkah pengendalian harga kebutuhan pokok di tengah potensi dampak fenomena El Nino terhadap distribusi pasokan pangan.
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Rabu (29/7/2026), dipimpin Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza didampingi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Elfiani Sandri.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau, Kodim 0315/Tanjungpinang, Polresta Tanjungpinang, Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Perum Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang, BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Badan Karantina Indonesia, serta perangkat daerah dan instansi terkait lainnya.
Dalam arahannya, Raja Ariza menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus terus menjadi perhatian seluruh anggota TPID. Menurut dia, Kota Tanjungpinang merupakan daerah yang bergantung pada pasokan bahan pangan dari luar daerah sehingga stabilitas harga sangat dipengaruhi kelancaran distribusi.
Ia mengatakan, fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan dan cuaca ekstrem berpotensi mengganggu produksi pertanian di sejumlah daerah pemasok. Kondisi tersebut dapat memicu berkurangnya pasokan komoditas pangan, seperti beras, cabai, bawang, dan kebutuhan pokok lainnya, yang pada akhirnya berdampak terhadap kenaikan harga.
“Kita harus memperkuat sinergi bersama dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi yang menjadi prioritas. Fenomena El Nino yang terjadi mengharuskan kita memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Karena itu, kami berharap seluruh jajaran TPID terus menghadirkan inovasi yang implementatif, efisien, dan efektif,” ujar Raja Ariza.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah dan instansi yang tergabung dalam TPID terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan harga di pasar, menjaga kelancaran distribusi barang, serta mengantisipasi potensi kelangkaan komoditas strategis.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang, inflasi tahunan atau year on year (y-on-y) pada Juni 2026 tercatat sebesar 4,95 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 110,83.
Sementara itu, inflasi bulanan atau month to month (m-to-m) pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun inflasi sejak awal tahun atau year to date (y-to-d) periode Januari hingga Juni 2026 mencapai 2,02 persen.
Data tersebut menunjukkan laju inflasi di Kota Tanjungpinang masih berada dalam kondisi yang relatif terkendali. Meski demikian, pemerintah daerah tetap diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi stabilitas harga, terutama kondisi cuaca dan distribusi pangan.
Dalam rapat tersebut, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Yanny, turut menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat pengendalian inflasi di daerah.
Menurutnya, kolaborasi antarlembaga perlu terus diperkuat, terutama dalam pelaksanaan kegiatan Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Yanny menyarankan agar pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah dilakukan di lokasi yang berdekatan dengan pasar tradisional. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan pengaruh langsung terhadap harga komoditas yang menjadi sampel penghitungan inflasi.
“Kami menyarankan agar pemerintah daerah melakukan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah di lokasi yang berdekatan dengan pasar tradisional sehingga dapat memengaruhi harga yang menjadi sampel inflasi. Selain membantu pengendalian inflasi, pasar murah juga dapat menstabilkan harga bahan pokok sekaligus menjaga daya beli masyarakat,” kata Yanny.
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok di tengah tantangan perubahan iklim. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
