Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota Tanjungpinang menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan laju inflasi melalui penguatan sinergi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, pada High Level Meeting TPID Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Senin (3/8/2026).
Pertemuan tingkat tinggi tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta berbagai pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi yang berkelanjutan.
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Misni, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Rony Widijarto P., para bupati dan wali kota se-Kepulauan Riau, jajaran Forkopimda, serta pimpinan instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Ansar Ahmad menegaskan bahwa Bank Indonesia merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya melalui pengendalian inflasi. Menurutnya, kolaborasi yang selama ini terjalin telah memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kondisi ekonomi daerah tetap kondusif.
“Harus kita akui bahwa Bank Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau merupakan salah satu mitra kerja penting pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Sinergi yang telah terjalin selama ini harus terus kita perkuat,” ujar Ansar Ahmad.
Ia menjelaskan, inflasi bukan sekadar persoalan naik turunnya harga barang, tetapi juga berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Apabila tidak dikendalikan secara optimal, inflasi dapat mengurangi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dan berdampak pada tingkat kesejahteraan.
“Inflasi sangat berkaitan dengan daya beli masyarakat. Apabila tidak mampu kita tekan, maka inflasi akan menggerus kemampuan masyarakat sehingga berdampak terhadap kesejahteraan. Karena itu, pengendalian inflasi bukan pekerjaan yang mudah,” katanya.
Ansar Ahmad mengajak seluruh kepala daerah di Kepulauan Riau untuk terus memperkuat koordinasi serta melakukan berbagai langkah konkret dalam mengendalikan inflasi, mulai dari pelaksanaan pasar murah, pemantauan harga kebutuhan pokok, hingga menjaga kelancaran distribusi barang.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan strategi 4K yang menjadi pedoman TPID, yakni menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, menjamin kelancaran distribusi, serta memperkuat komunikasi yang efektif kepada masyarakat.
“Kita membutuhkan dukungan dan kerja sama semua pihak. Program pasar murah merupakan salah satu bentuk intervensi yang harus terus dilakukan agar manfaat pengendalian inflasi benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang siap mendukung seluruh kebijakan dan program TPID sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Menurut Raja Ariza, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan sinergi seluruh unsur pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, distributor, hingga masyarakat.
“Pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah Kota Tanjungpinang siap mendukung setiap kebijakan TPID melalui sinergi dan koordinasi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia mengatakan, Pemerintah Kota Tanjungpinang selama ini telah menjalankan berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan harga secara rutin di pasar-pasar tradisional, penyelenggaraan operasi pasar, pelaksanaan pasar murah, hingga koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia.
“Kami terus berupaya menjaga keterjangkauan harga dan memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok bagi masyarakat melalui berbagai langkah yang terukur dan berkesinambungan,” jelas Raja Ariza.
Menurutnya, kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, kelompok tani, distributor, dan masyarakat akan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan ketahanan pangan daerah.
“Semakin kuat sinergi yang dibangun, semakin optimal pula upaya pengendalian inflasi yang dapat kita lakukan demi menjaga kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan sebagai bentuk nyata sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Melalui Program Sinergi Pengendalian Inflasi Daerah dalam Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera, Bank Indonesia menyerahkan berbagai bantuan yang mendukung penguatan sektor pangan dan distribusi hasil pertanian.
Bantuan tersebut meliputi armada pasar murah keliling “Tanjak Indah” (Tanggap Jaga Kestabilan Inflasi Daerah) yang diharapkan mampu memperluas jangkauan distribusi kebutuhan pokok kepada masyarakat, terutama di wilayah yang membutuhkan intervensi harga.
Selain itu, diserahkan pula bantuan demplot cabai merah melalui Program GEMARI 2026 kepada Kelompok Wanita Tani, serta paket sarana budidaya pertanian dan perikanan kepada sejumlah kelompok penerima manfaat.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor hulu hingga hilir dalam sistem ketahanan pangan daerah. Dengan meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan serta semakin baiknya distribusi hasil produksi, pemerintah berharap tekanan inflasi, khususnya dari kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food), dapat ditekan secara berkelanjutan.
Melalui kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan stabilitas harga kebutuhan pokok di Kepulauan Riau tetap terjaga, daya beli masyarakat terus meningkat, serta pertumbuhan ekonomi daerah dapat berlangsung secara sehat, inklusif, dan berkelanjutan.
