Lebak, Jurnalkota.co.id
Pembangunan Agrowisata Cikapek di Kabupaten Lebak kembali menjadi sorotan publik setelah total anggaran yang digelontorkan mencapai sekitar Rp12,1 miliar. Proyek yang digadang-gadang menjadi ikon wisata baru berbasis pertanian dan budaya di Provinsi Banten ini dinilai menyimpan potensi sekaligus risiko jika tidak dikelola secara berkelanjutan.
Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran tersebut terdiri dari pembangunan tahap awal pada 2024 sebesar Rp3,8 miliar, serta lanjutan tahap kedua pada 2025 yang mencapai sekitar Rp8,2 hingga Rp8,3 miliar.
Pemerintah daerah menargetkan kawasan ini mampu menjadi magnet wisata baru yang dapat mendongkrak kunjungan wisatawan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Agrowisata Cikapek dirancang berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 52 hektare. Sejumlah fasilitas disiapkan untuk menunjang kawasan tersebut, mulai dari area parkir, masjid, rest area, gedung kuliner, greenhouse, camping ground, miniatur Baduy, jalur trekking, hingga penginapan.
Dengan konsep tersebut, kawasan ini diharapkan tidak hanya menjadi destinasi rekreasi, tetapi juga sarana edukasi berbasis pertanian dan budaya lokal.
Namun, di tengah besarnya anggaran yang dikucurkan, kritik mulai bermunculan. Aktivis dari Departemen AMP Koordinator KUMALA, Idham, mempertanyakan arah kebijakan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Lebak.
Ia menilai pemerintah terlalu fokus pada pembangunan destinasi baru, sementara sejumlah objek wisata yang telah ada justru belum tertata optimal dan cenderung terbengkalai.
“Pembangunan wisata seharusnya tidak hanya berorientasi pada proyek baru. Yang tidak kalah penting adalah memastikan destinasi yang sudah ada tetap terawat, dikelola dengan baik, dan terus dikembangkan,” ujar Idham, Minggu (12/4/2026).
Menurut dia, banyak destinasi wisata di Lebak sebenarnya memiliki potensi besar untuk berkembang. Namun, berbagai kendala seperti minimnya perawatan, kurangnya promosi, keterbatasan fasilitas dasar, akses jalan yang belum memadai, hingga lemahnya manajemen pengelolaan menjadi persoalan yang belum terselesaikan.
Kondisi tersebut, lanjut Idham, menimbulkan kekhawatiran bahwa Agrowisata Cikapek berpotensi mengalami nasib serupa jika tidak disertai dengan perencanaan tata kelola yang matang sejak awal.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran proyek, terutama setelah sejumlah laporan media lokal mengungkap dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
“Keberhasilan sebuah destinasi wisata bukan hanya ditentukan oleh megahnya pembangunan fisik. Yang paling penting adalah bagaimana pengelolaannya dilakukan secara konsisten dan profesional,” katanya.
Idham menekankan bahwa faktor utama keberhasilan destinasi wisata terletak pada keberlanjutan perawatan, strategi promosi yang berkesinambungan, pemberdayaan pelaku UMKM lokal, serta keterlibatan aktif masyarakat sekitar.
Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran juga menjadi aspek krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Di sisi lain, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan penjelasan yang komprehensif terkait perencanaan jangka panjang Agrowisata Cikapek, termasuk model bisnis, sistem pengelolaan, hingga strategi pengembangan kawasan agar tidak berhenti pada tahap pembangunan fisik semata.
“Jangan sampai proyek ini hanya menjadi bangunan megah di awal, tetapi kemudian kehilangan arah setelah diresmikan,” ujarnya.
Kini, publik menanti apakah Agrowisata Cikapek benar-benar mampu menjadi kebanggaan baru Kabupaten Lebak sekaligus motor penggerak ekonomi daerah, atau justru menambah daftar panjang proyek wisata yang tidak berkelanjutan.
Penulis: Noma
Editor: Antoni
