www.jurnalkota.co.id
Oleh: Dewi Sekar
Freelance, Sleman
Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada akhir 2025 meninggalkan dampak kemanusiaan yang sangat besar. Ribuan orang meninggal dunia, puluhan ribu lainnya mengungsi, dan tak sedikit keluarga yang hancur dalam sekejap. Di balik angka-angka itu, muncul realitas baru yang sering luput dari sorotan: banyak anak kehilangan kedua orang tuanya dan terpaksa menjalani hidup sebagai yatim piatu dalam kondisi rentan.
Anak-anak yang kehilangan orang tua akibat bencana tidak hanya berhadapan dengan kehilangan fisik, tetapi juga kehilangan pengasuhan, perlindungan psikologis, dan jaminan pemenuhan hak-hak dasar mereka. Situasi ini menempatkan mereka pada posisi sangat rentan, baik secara sosial, ekonomi, maupun mental.
Dalam konteks hukum nasional, negara sejatinya memiliki kewajiban yang jelas. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Anak yatim piatu korban bencana dapat dikategorikan sebagai anak terlantar karena kehilangan pengasuhan orang tua. Kehilangan keluarga berarti pula kehilangan akses terhadap pendidikan yang layak, perlindungan, serta dukungan psikologis yang seharusnya mereka peroleh.
Secara konstitusional dan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, negara berkewajiban menjamin kelangsungan hidup, pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan anak secara berkelanjutan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kehadiran negara masih didominasi pendekatan darurat. Bantuan logistik dan santunan finansial memang disalurkan pada fase awal bencana, tetapi perlindungan jangka panjang bagi anak-anak yatim piatu belum ditangani secara serius dan sistematis.
Ketiadaan kebijakan pemulihan jangka panjang membuat anak-anak korban bencana harus bergantung pada solidaritas masyarakat dan lembaga swadaya. Negara seolah hadir hanya pada fase krisis, lalu perlahan menghilang ketika perhatian publik meredup. Padahal, kebutuhan anak-anak ini bersifat kompleks dan berjangka panjang, mulai dari pendampingan psikologis, keberlanjutan pendidikan, hingga kepastian pengasuhan.
Kondisi ini memicu respons dari berbagai pihak. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), misalnya, mendorong penyediaan tempat khusus bagi anak-anak yatim piatu korban bencana, lengkap dengan pendampingan psikologis dan sistem pengasuhan yang layak. LPAI juga menegaskan bahwa pendekatan bantuan jangka pendek tidak cukup untuk menjawab kebutuhan mereka secara menyeluruh.
Sejumlah kementerian, lembaga sosial, dan organisasi keagamaan memang telah menyalurkan bantuan pangan, logistik, serta dukungan psikososial melalui berbagai program. Namun hingga kini, belum terlihat adanya sistem perlindungan anak pascabencana yang terintegrasi secara nasional. Absennya kebijakan komprehensif tentang pengasuhan, pendidikan, dan pemulihan anak yatim piatu pascabencana mencerminkan lemahnya komitmen struktural negara dalam menjamin hak-hak anak dalam situasi krisis.
Dalam perspektif Islam, merawat dan melindungi anak yatim piatu bukan sekadar kewajiban moral individual, melainkan tanggung jawab sistemik pemerintahan. Al-Qur’an dan sunnah secara tegas menempatkan perlindungan anak yatim sebagai pilar penting dalam tatanan sosial. Anak yatim harus dimuliakan, diberi kasih sayang, serta dijamin hak-haknya agar tidak terjerumus dalam penelantaran dan kemiskinan struktural.
Dalam konsep pemerintahan berbasis syariat, tanggung jawab negara terhadap anak yatim piatu bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Negara diposisikan sebagai pihak yang menjalankan riayah pengasuhan dan pemeliharaan dengan memastikan pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, serta pemulihan psikososial anak secara sistematis. Bagi anak yang benar-benar kehilangan keluarga, negara berkewajiban menyediakan pengasuhan alternatif dan menjamin seluruh kebutuhan hidupnya melalui mekanisme yang terstruktur.
Prinsip ini menegaskan bahwa negara tidak boleh hadir hanya ketika sorotan publik tertuju pada bencana. Kehadiran sejati negara diukur dari keberlanjutan tanggung jawabnya dalam mendampingi rakyat hingga pulih dan kembali bermartabat. Anak-anak yatim piatu korban bencana adalah kelompok paling rentan yang seharusnya menjadi prioritas perlindungan, bukan sekadar objek bantuan sesaat.
Ketika negara belum sepenuhnya hadir untuk mereka, pertanyaan mendasar pun mengemuka: sejauh mana komitmen kita, sebagai bangsa, dalam memastikan bahwa anak-anak yang kehilangan segalanya akibat bencana tidak kembali kehilangan masa depan mereka?**
