Jakarta, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang digelar di Ruang Wijaya Kusuma, Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Selasa (31/3/2026).
Forum ini menjadi tahap awal pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) 2027 yang akan menjadi pijakan program pembangunan daerah ke depan.
Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, menegaskan bahwa penyusunan Renja 2027 harus mengacu pada arah kebijakan yang jelas, selaras dengan RPJMD 2025–2029, serta sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kota Jakarta Barat.
Menurut dia, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama yang harus disikapi dengan perencanaan yang matang dan terukur.
“Tidak semua usulan bisa diakomodasi. Yang terpenting adalah bagaimana kita menentukan program yang benar-benar berdampak luas,” ujar Iin.
Ia menambahkan, seluruh usulan yang berasal dari Musrenbang, rembuk RW, aspirasi masyarakat, hingga hasil reses DPRD harus disaring secara ketat berdasarkan skala prioritas.
Dalam arahannya, Iin juga mendorong adanya terobosan dalam pembangunan, khususnya melalui konsep mixed-use atau pemanfaatan lahan terpadu.
Salah satu yang disoroti adalah rencana pembangunan kembali Kantor Kecamatan Tambora yang dinilai sudah tidak representatif, terutama dari sisi fasilitas dan keterbatasan lahan parkir.
Ia mengusulkan agar pembangunan ke depan dapat melibatkan pihak swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dengan konsep integrasi antara layanan publik dan aktivitas ekonomi.
“Ke depan kita harus berani berinovasi. Kantor pemerintahan bisa dikombinasikan dengan pusat komersial atau ruang UMKM,” kata dia.
Selain pembangunan fisik, Iin juga menekankan pentingnya penyediaan fasilitas yang inklusif, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
Ia menyoroti perlunya akses yang ramah, termasuk ketersediaan fasilitas seperti lift di gedung pelayanan publik.
“Sebagai kota global, pelayanan kita harus manusiawi dan mudah diakses semua kalangan,” ujarnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar lebih teliti dalam penyusunan anggaran, terutama pada komponen belanja wajib dan mengikat. Evaluasi berkala dinilai penting untuk mencegah kesalahan administratif.
Sementara itu, Kepala Bagian Keuangan Kota Administrasi Jakarta Barat, Saigor Polmatua Gultom, mengatakan penyusunan Ranwal Renja 2027 merupakan tindak lanjut dari Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 11 Tahun 2026.
Ia menyebutkan, total pagu anggaran yang diusulkan untuk tahun 2027 mencapai sekitar Rp1,06 triliun, dengan pendekatan yang lebih selektif dibandingkan tahun sebelumnya.
“Dari sisi angka, usulan ini lebih rendah dibandingkan penetapan anggaran 2026, meskipun masih di atas realisasi 2025. Artinya, ruang fiskal semakin terbatas dan setiap usulan harus memiliki urgensi yang kuat,” kata Saigor.
Penulis: Awal
Editor: Antoni
