Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menyiapkan sejumlah langkah untuk mempercepat penyediaan rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Upaya tersebut dilakukan menyusul backlog atau kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah di Tanjungpinang yang mencapai sekitar 13.000 unit.
Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tanjungpinang, Yoni Fadri, mengatakan, pemerintah kota akan memvalidasi data kebutuhan rumah serta menginventarisasi aset dan lahan yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan ASN.
Namun, keterbatasan lahan menjadi salah satu tantangan dalam penyediaan perumahan di Tanjungpinang. Karena itu, pembangunan hunian vertikal mulai dipertimbangkan sebagai salah satu solusi.
“Hunian vertikal menjadi salah satu solusi karena kami memiliki keterbatasan lahan,” kata Yoni dalam rapat koordinasi pembahasan program kredit perumahan bersama Bank Tabungan Negara (BTN) di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (24/8/2026).
Selain menginventarisasi lahan, Pemko Tanjungpinang akan memperkuat kerja sama dengan BTN serta memfasilitasi Real Estat Indonesia (REI) dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA).
Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menyiapkan lokasi dan proyek perumahan yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan finansial ASN dan MBR.
Pemko Tanjungpinang juga berencana membentuk Tim Percepatan Perumahan. Tim tersebut akan mengoordinasikan target pembangunan, penentuan lokasi, skema pembiayaan, dan tindak lanjut program.
“Pertemuan pagi ini sangat penting karena persoalan perumahan juga menjadi isu di lingkungan ASN Pemko Tanjungpinang. Hasilnya akan kami laporkan kepada Bapak Wali Kota,” ujar Yoni.
Pemko, lanjut dia, juga mendukung pengembangan perumahan yang produktif dan berkelanjutan. Salah satu gagasan yang dibahas ialah pemanfaatan hasil pengelolaan sampah rumah tangga melalui penguatan bank sampah untuk membantu pembayaran cicilan rumah.
Pemda Diminta Petakan Kebutuhan Rumah
Dalam rapat tersebut, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad meminta pemerintah kabupaten dan kota segera memetakan kebutuhan rumah dan mengidentifikasi lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan perumahan ASN dan MBR.
Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap program tiga juta rumah yang masuk dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Kebutuhan perumahan atau backlog di Kepulauan Riau disebut mencapai sekitar 130.000 unit.
“Semua kabupaten dan kota mulai mendata agar kita mempunyai peta kebutuhan. Dengan begitu, kita akan lebih mudah mengambil kebijakan lebih lanjut,” kata Ansar Ahmad.
Ia mengatakan, pemerintah kabupaten dan kota perlu berperan dalam penyediaan lahan. Dukungan tersebut diharapkan dapat menekan harga rumah sehingga cicilan menjadi lebih terjangkau bagi ASN dan MBR.
“Program ini akan lebih mudah diwujudkan jika kita ikut berperan aktif, misalnya dengan menyediakan lahan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh rumah dengan harga dan cicilan yang lebih terjangkau,” ujarnya.
Selain memetakan kebutuhan rumah, pemerintah kabupaten dan kota diminta mendata ASN yang sudah dan belum memiliki tempat tinggal.
Data tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepulauan Riau sebagai dasar pemetaan kebutuhan perumahan di setiap daerah.
Pemerintah daerah juga diminta mengidentifikasi aset dan lahan yang berpotensi digunakan untuk pembangunan perumahan. Sementara itu, Pemprov Kepri diharapkan segera membentuk satuan tugas percepatan penyediaan perumahan.
Khusus untuk pembangunan rumah MBR, Ansar meminta pemerintah daerah mengkaji kebijakan terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta retribusi sesuai kewenangan masing-masing.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan pembebasan atau keringanan biaya untuk mendukung penyediaan rumah bagi MBR.
“Kebijakan melalui peraturan bupati maupun peraturan wali kota yang berkaitan dengan BPHTB, PBG, dan retribusi khusus untuk MBR perlu segera disiapkan,” kata Ansar Ahmad.
BTN Minta Data Terperinci
Direktur Consumer Banking BTN Irwandi Gafar mengatakan, berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), backlog perumahan di Kepulauan Riau mencapai sekitar 130.000 unit.
Menurut dia, sebagian besar kebutuhan rumah berada di Kota Batam, sedangkan backlog di Tanjungpinang tercatat sekitar 13.000 unit.
Irwandi menilai, ketersediaan data terperinci sangat penting agar pemerintah, perbankan, dan pengembang dapat memetakan kebutuhan rumah secara tepat.
BTN berharap data tersebut tersedia berdasarkan nama dan alamat atau by name by address. Dengan demikian, pemerintah dan pengembang dapat mengetahui masyarakat yang membutuhkan rumah sekaligus wilayah tempat tinggal yang diperlukan.
“Kalau sudah memiliki data itu, kita tahu siapa dan di mana orang-orang yang membutuhkan rumah,” ujar Irwandi.
Ia menjelaskan, batas penghasilan untuk memperoleh kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi bagi MBR di Kepulauan Riau adalah maksimal Rp9 juta per bulan bagi masyarakat yang belum menikah dan Rp11 juta bagi yang sudah menikah.
Selain memenuhi ketentuan penghasilan, calon penerima harus belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah.
“Sepanjang persyaratan tersebut terpenuhi, mereka bisa mendapatkan KPR subsidi,” kata Irwandi.
