Batam, Jurnalkota.co.id
Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung kelancaran pembangunan dan investasi di Kota Batam, Kepulauan Riau.
Penguatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang bantuan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah kerja BP Batam.
Kegiatan penandatanganan berlangsung di Balairung Sari, Kantor BP Batam, Jumat (21/8/2026).
Acara itu dihadiri Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) Komjen Pol. Muhammad Fadil Imran, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol. Asep Safrudin, Kepala BP Batam Amsakar Achmad, dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra.
Hadir pula para pejabat utama Polri dan Polda Kepri, Kapolresta Barelang, Direktur Pengamanan BP Batam, serta jajaran BP Batam.
Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan, kerja sama antara BP Batam dan Polri bukanlah hal baru. Nota kesepahaman tersebut menjadi bentuk keberlanjutan sekaligus penguatan komitmen kedua institusi dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan dan investasi di Batam.
Menurut Amsakar, keamanan dan kepastian hukum menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Keduanya diperlukan agar kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, serta aktivitas dunia usaha dapat berjalan dengan baik.
Posisi Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas juga membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Kerja sama tersebut dinilai semakin penting seiring berkembangnya dinamika pembangunan dan investasi di Batam.
Sebagai wilayah yang memiliki aktivitas industri, perdagangan, jasa, pelabuhan, dan investasi, Batam membutuhkan sistem pengamanan yang terkoordinasi. Aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam mencegah serta menangani berbagai potensi gangguan yang dapat memengaruhi kelancaran kegiatan ekonomi.
Melalui nota kesepahaman itu, BP Batam dan Polri diharapkan memiliki kerangka kerja yang lebih kuat untuk meningkatkan koordinasi. Penguatan tersebut mencakup langkah pencegahan, penanganan gangguan keamanan, penegakan hukum, hingga pertukaran informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
Astamaops Polri Komjen Pol. Muhammad Fadil Imran menegaskan bahwa keberhasilan kerja sama tidak hanya dapat diukur dari dokumen yang ditandatangani ataupun jumlah personel yang ditempatkan di lapangan.
Menurut Fadil, keberhasilan kerja sama harus dilihat dari perubahan nyata yang dihasilkan setelah nota kesepahaman tersebut ditandatangani.
“Yang jauh lebih penting bukanlah berapa banyak dokumen yang kita tanda tangani, tetapi apa yang berubah setelah dokumen ini kita tanda tangani,” kata Fadil.
Ia mengatakan, kerja sama perlu menghasilkan kemampuan pencegahan yang lebih baik, kecepatan dalam merespons gangguan, serta rasa aman yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelaku usaha.
Artinya, pelaksanaan nota kesepahaman harus diterjemahkan ke dalam mekanisme kerja yang efektif. Koordinasi antarlembaga tidak boleh berhenti pada tataran administratif, tetapi perlu diwujudkan dalam tindakan yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Fadil juga menekankan bahwa Polri tidak hanya berperan sebagai penyedia keamanan atau security provider. Kepolisian juga menjadi mitra pembangunan yang mendukung terciptanya situasi kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha.
Peran tersebut menuntut pendekatan yang lebih menyeluruh. Pengamanan tidak hanya dilakukan dengan menempatkan personel, tetapi juga melalui pengelolaan risiko, pemetaan potensi gangguan, koordinasi, dan respons yang cepat.
“Kita perlu bergerak dari security deployment menuju security management,” ujarnya.
Dalam kerangka tersebut, kerja sama antara BP Batam dan Polri mencakup bantuan pengamanan dan penegakan hukum. Kedua institusi juga akan memperkuat pertukaran data serta informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas.
Ruang lingkup kerja sama turut meliputi penanganan konflik sosial, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlindungan ekosistem data dan infrastruktur digital, serta pemanfaatan sarana dan prasarana.
Pertukaran data dan informasi dinilai penting dalam mendukung deteksi dini terhadap potensi gangguan. Informasi yang akurat dapat menjadi dasar bagi kedua institusi untuk menentukan langkah pencegahan maupun penanganan secara tepat.
Penanganan konflik sosial juga menjadi salah satu bagian penting dari kerja sama tersebut. Setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat membutuhkan koordinasi agar tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih luas terhadap keamanan, kegiatan pembangunan, ataupun investasi.
Sementara itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia diarahkan untuk memperkuat kemampuan personel dalam menjalankan tugas. Hal tersebut diperlukan karena tantangan pengamanan dan penegakan hukum terus berkembang mengikuti perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.
Perlindungan terhadap ekosistem data serta infrastruktur digital turut memperoleh perhatian dalam nota kesepahaman tersebut. Keamanan pada era digital tidak hanya berkaitan dengan pengamanan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan sistem informasi dan infrastruktur yang menunjang pelayanan serta kegiatan ekonomi.
Pemanfaatan sarana dan prasarana juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas. Dengan koordinasi yang baik, fasilitas yang tersedia dapat digunakan untuk mendukung langkah pengamanan dan penegakan hukum di wilayah kerja BP Batam.
Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin menegaskan komitmen Polda Kepri untuk mengawal implementasi kerja sama antara Polri dan BP Batam.
Polda Kepri akan mendukung upaya menciptakan situasi keamanan yang kondusif sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. Dukungan tersebut juga diarahkan untuk menjaga kelancaran pembangunan serta investasi di Batam.
Implementasi kerja sama menjadi tahapan penting setelah penandatanganan nota kesepahaman. Setiap ruang lingkup yang telah disepakati perlu dijabarkan melalui koordinasi serta langkah operasional yang dapat diterapkan secara efektif.
Keamanan yang kondusif menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepercayaan pelaku usaha. Selain ketersediaan infrastruktur dan kemudahan layanan, investor juga membutuhkan jaminan bahwa kegiatan usahanya dapat berjalan dalam lingkungan yang aman serta didukung kepastian hukum.
Di sisi lain, penegakan hukum diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan dan investasi berlangsung sesuai dengan ketentuan. Kepastian tersebut dibutuhkan agar setiap pihak memiliki perlindungan serta memahami hak dan kewajibannya.
Melalui kerja sama ini, BP Batam dan Polri berkomitmen memperkuat koordinasi serta kolaborasi dalam menghadapi berbagai dinamika di wilayah Batam.
Sinergi kedua institusi diharapkan dapat menciptakan sistem pengamanan yang lebih terencana, responsif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, keamanan tidak hanya diwujudkan melalui kehadiran personel, tetapi juga melalui pengelolaan yang mampu mencegah persoalan serta memberikan respons cepat ketika terjadi gangguan.
Kerja sama BP Batam dan Polri tersebut pada akhirnya diharapkan mampu mendukung terwujudnya Batam sebagai kawasan yang aman dan kondusif, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta semakin mendukung keberlanjutan pembangunan dan investasi.
