Lebak, Jurnalkota.co.id
Dugaan adanya aliran air limbah dari Dapur SPPG Dewi Melati yang mengarah ke area persawahan produktif di Desa Padasuka, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten, menjadi perhatian serius. Temuan yang diperoleh Tim Investigasi saat melakukan penelusuran lapangan pada Sabtu (1/8/2026) memunculkan kekhawatiran mengenai potensi dampak terhadap lingkungan, lahan pertanian, hingga keamanan hasil pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Dapur SPPG Dewi Melati diketahui berlokasi di kawasan J9R5+5JM, Desa Padasuka. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, tim menemukan adanya saluran pembuangan yang diduga mengarah ke kawasan persawahan milik warga.
Di beberapa titik, tim mendokumentasikan aliran air berwarna keruh, endapan pada saluran, serta genangan yang diduga berasal dari aktivitas operasional dapur. Namun demikian, temuan tersebut masih bersifat dugaan dan belum dapat disimpulkan sebagai pencemaran lingkungan.
Untuk memastikan sumber air maupun kualitas limbah yang mengalir, diperlukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium oleh instansi berwenang. Hasil uji laboratorium nantinya akan menjadi dasar ilmiah dalam menentukan apakah air tersebut memenuhi baku mutu lingkungan atau justru mengandung unsur pencemar.
Apabila hasil pemeriksaan resmi membuktikan adanya pencemaran, dampaknya diperkirakan tidak hanya memengaruhi kualitas air irigasi dan kesuburan tanah, tetapi juga mengganggu ekosistem pertanian, menurunkan produktivitas sawah, bahkan berpotensi berdampak terhadap kesehatan masyarakat yang memanfaatkan hasil pertanian dari kawasan tersebut.
Persoalan ini dinilai penting karena menyangkut perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang menjadi salah satu pilar ketahanan pangan nasional. Sawah produktif memiliki fungsi strategis sebagai penghasil bahan pangan sehingga harus dijaga dari berbagai bentuk pencemaran maupun kerusakan lingkungan.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa lahan sawah produktif wajib dipertahankan fungsi dan kualitasnya agar tetap mampu menghasilkan pangan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama instansi teknis memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau pencemaran pada kawasan pertanian.
Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juga mengatur bahwa setiap pelaku usaha atau kegiatan wajib mencegah pencemaran lingkungan serta mengelola limbah sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mengharuskan setiap air limbah memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan. Karena itu, dugaan adanya saluran pembuangan yang terhubung dengan jaringan irigasi pertanian perlu ditelusuri secara menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.
Tim Investigasi menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian dari berbagai instansi terkait, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Lebak, UPTD Pengairan, Balai Wilayah Sungai (BWS), hingga instansi teknis lainnya yang memiliki kewenangan dalam pengawasan lingkungan dan pengelolaan sumber daya air.
Selain melakukan pengambilan sampel air, pemeriksaan diharapkan juga mencakup evaluasi terhadap sistem pengelolaan limbah yang dimiliki Dapur SPPG Dewi Melati. Pemeriksaan tersebut meliputi keberadaan dan fungsi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dokumen persetujuan lingkungan, izin yang berkaitan dengan pengelolaan limbah, serta kesesuaian saluran pembuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Tim Investigasi, langkah tersebut penting dilakukan untuk memastikan apakah seluruh prosedur pengelolaan limbah telah dijalankan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Pemeriksaan yang komprehensif juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab keresahan masyarakat.
Sebelum laporan ini dipublikasikan, Tim Investigasi telah berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak pengelola Dapur SPPG Dewi Melati. Upaya konfirmasi dilakukan melalui pesan WhatsApp dan beberapa kali panggilan telepon.
Berdasarkan dokumentasi yang dimiliki tim, pesan konfirmasi telah dikirimkan dan sejumlah panggilan telepon telah dilakukan. Namun hingga berita ini diterbitkan pada Minggu (2/8/2026), belum ada tanggapan maupun penjelasan dari pihak pengelola.
Tim Investigasi menegaskan tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak pengelola Dapur SPPG Dewi Melati maupun instansi terkait agar pemberitaan tersaji secara berimbang sesuai prinsip jurnalistik.
Tim juga berharap hasil pemeriksaan resmi nantinya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik. Apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup maupun perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, penanganannya diharapkan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terdapat pelanggaran atau pencemaran sebagaimana yang dikhawatirkan, hasil tersebut juga perlu diumumkan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi maupun informasi yang menyesatkan di tengah masyarakat.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil investigasi lapangan yang didukung dokumentasi visual dan berpegang pada prinsip jurnalistik, termasuk asas praduga tak bersalah, cover both sides, serta fungsi kontrol sosial pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hingga berita ini diterbitkan, Tim Investigasi tetap membuka ruang bagi seluruh pihak terkait untuk memberikan klarifikasi maupun hak jawab guna melengkapi informasi kepada publik.
Penulis: Noma
Editor: Antoni
