Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PPED) Kota Tanjungpinang Tahun 2026 di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Selasa (10/3/2026).
Rapat tersebut digelar untuk membahas langkah strategis pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang.
Lis Darmansyah mengatakan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi perhatian pemerintah pusat, sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri dalam rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah di Provinsi Kepulauan Riau.
Menurut Lis Darmansyah, pemerintah daerah harus bergerak cepat dan mampu mengambil langkah konkret agar dapat menjadi bagian dari lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang berdasarkan data triwulan IV tahun 2025 masih tergolong rendah, yaitu 4,97 persen dan masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Lis Darmansyah.
Ia menjelaskan kondisi tersebut turut dipengaruhi oleh berbagai faktor global, termasuk dinamika politik di Timur Tengah yang berdampak pada perekonomian nasional.
Lis Darmansyah menambahkan bahwa struktur ekonomi Kota Tanjungpinang yang bukan daerah penghasil sumber daya alam membuat daerah ini bergantung pada sektor perdagangan dan jasa.
Karena itu, menurut Lis Darmansyah, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan serta daya beli masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mengidentifikasi berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di Kota Tanjungpinang.
“Dengan inflasi yang mencapai 5,83 persen, pemerintah bersama para pemangku kepentingan harus mengambil langkah konkret untuk menghidupkan sektor ekonomi serta melahirkan terobosan dan inovasi sesuai dengan potensi daerah,” kata Lis Darmansyah.
Ia juga mendorong pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.
Menurut Lis Darmansyah, selain Pulau Penyengat, masih banyak potensi wisata di Tanjungpinang yang dapat dikembangkan untuk menarik kunjungan wisatawan.
Sementara itu, perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau menyatakan bahwa peningkatan sektor pariwisata dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang.
Dengan posisi Kota Batam sebagai pintu masuk utama wisatawan di Kepulauan Riau, kerja sama antar daerah dinilai penting agar wisatawan yang datang ke Batam juga dapat berkunjung ke Tanjungpinang.
“Kota Tanjungpinang merupakan daerah dengan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar ketiga di Provinsi Kepulauan Riau dengan share sebesar 6,98 persen, setelah Batam dan Bintan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang masih didorong oleh konsumsi rumah tangga yang pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 4,39 persen.
Rapat koordinasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama sejumlah pihak terkait.
Dalam forum tersebut, peserta rapat juga memberikan masukan terkait pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk sistem pemungutan pajak dan retribusi.
Digitalisasi dinilai penting untuk meningkatkan transparansi serta mencegah potensi kebocoran pendapatan daerah.
