Jakarta, Jurnalkota.co.id
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin menerima kunjungan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, bersama jajaran pengurus di Lantai 11 Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (13/11/2025). Pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.
Dalam sambutannya, Akhmad Munir yang juga menjabat sebagai Direktur Utama LKBN Antara menyampaikan apresiasi atas penyambutan dari jajaran Kejaksaan Agung.
“Pak, kantornya megah, liftnya harum, dan penyambutannya hangat sekali. Terima kasih atas kehormatannya,” ujar Munir.
Tiga Program Prioritas PWI
Munir menjelaskan bahwa PWI Pusat saat ini tengah memfokuskan tiga program utama untuk memperkuat organisasi dan meningkatkan kualitas pers nasional.
Program pertama, kata dia, adalah konsolidasi organisasi pasca dinamika internal yang sempat terjadi.
“Kami bersyukur seluruh permasalahan hukum yang sempat muncul kini telah selesai dengan baik setelah bertemu Bapak Kapolri,” ujarnya.
Program kedua adalah peningkatan kapasitas wartawan melalui Safari Jurnalistik, Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI), dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Ketiga program tersebut dilaksanakan bersama pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan kejaksaan di berbagai wilayah.
“Kami ingin memastikan integritas, profesionalitas, dan kompetensi wartawan tetap terjaga,” kata Munir.
Saat ini PWI memiliki lebih dari 30.000 anggota, dengan lebih dari 20.000 di antaranya telah mengikuti UKW. Menurut Munir, peningkatan SDM menjadi fondasi penting agar wartawan mampu beradaptasi dengan dinamika zaman.
Munir juga menyoroti tantangan berat industri media akibat disrupsi digital. “Platform digital global telah mengubah pola konsumsi informasi dan berdampak pada keberlanjutan ekonomi perusahaan pers. Kami terus berupaya memperkuat ekosistem pers nasional,” katanya.
Undangan untuk Hadiri HPN 2026
Pada kesempatan itu, PWI Pusat mengundang Kejaksaan Agung untuk hadir dan berpartisipasi dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, pada 9 Februari 2026.
“Kami berharap Kejagung dapat berkolaborasi, khususnya dalam literasi hukum dan kegiatan pameran pada HPN tahun depan,” ujar Munir.
Komitmen Kejagung Perkuat Keterbukaan
Menanggapi hal tersebut, Jaksa Agung Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada PWI dan menegaskan pentingnya sinergi antara Kejaksaan dan insan pers.
“Bagi kami, pers adalah sahabat yang harus dijaga. Tanpa pemberitaan teman-teman media, masyarakat tidak akan tahu apa yang kami kerjakan,” kata Burhanuddin.
Ia menegaskan bahwa Kejaksaan Agung bersikap terbuka terhadap komunikasi dan kerja sama dengan media, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Silakan teman-teman di daerah menjalin komunikasi dengan jajaran kami. Jangan sampai tertutup, karena keterbukaan adalah kunci agar masyarakat mengetahui kinerja lembaga kami,” tegasnya.
Burhanuddin juga mengajak pers untuk terus menjaga akurasi informasi demi membangun kepercayaan publik.
“Ayo kita terus bekerja sama. Kami membutuhkan peran media dalam menyampaikan apa yang telah kami kerjakan kepada masyarakat,” ujar Burhanuddin.
Perkenalan Pengurus Baru PWI Pusat
Dalam pertemuan tersebut, Munir turut memperkenalkan jajaran pengurus PWI Pusat periode 2025–2030, di antaranya:
• Atal S Depari (Ketua Dewan Kehormatan)
• Zulmansyah Sekedang (Sekjen)
• Agus Sudibyo (Ketua Bidang Pendidikan)
• KS Ariawan (Ketua Bidang Kemitraan dan Kerja Sama)
• Anriko Pasaribu (Ketua Bidang Hukum)
• Hilman Hidayat (Ketua Bidang Multimedia dan IT)
• Marthen Selamet Susanto (Bendahara Umum)
• Sumber Rajasa Ginting (Wakil Bendahara Umum)
• Johnny Handjojo (Ketua Departemen Hankam dan Polri)
• Hengky Lumban Toruan (Ketua Departemen Humas)
• Baren Antonio Siagian (Ketua Bidang Depkumham)
• Aiman Wicaksono (Wakil Ketua Depkumham)
• Musrifah (Wakil Ketua Departemen Hankam dan Polri)
• Amy Atmanto (Wakil Ketua Bidang Kerja Sama)
• Zarman Syah (Wakil Ketua Bidang Pendidikan)
• Jimmy Ende (Wakil Ketua Komisi Litbang & Kajian)
Pertemuan ini diharapkan memperkuat sinergi antara Kejaksaan Agung dan insan pers, sekaligus mendorong jurnalisme yang berintegritas dan literasi hukum yang lebih kuat di tengah masyarakat. (Red)
