Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menyiapkan sekitar 75 tempat usaha di sejumlah lokasi alternatif untuk relokasi pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Teluk Keriting, Kecamatan Tanjungpinang Barat.
Relokasi kontainer tempat berjualan tersebut dilakukan menjelang pembangunan jalan lingkar. Aktivitas kendaraan besar selama pembangunan dikhawatirkan mengganggu keselamatan pedagang dan konsumen.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Tanjungpinang, Riany, mengatakan, relokasi menyasar pedagang dari dua komunitas, yakni UMKM Teluk Keriting dan Bandrek 36.
Menurut Riany, pemerintah telah menyampaikan rencana pemindahan tersebut kepada para pedagang melalui tahapan sosialisasi dan pemberitahuan.
“Proses ini kita lakukan terhadap UMKM yang sudah kita informasikan. Ada tahapan-tahapan yang sudah kita lalui. Pertama, kita lakukan sosialisasi dan pemberitahuan bahwa akan dilakukan relokasi,” ujar Riany, Rabu (28/10/2026).
Pertimbangan keselamatan pedagang dan konsumen
Riany menjelaskan, rencana pembangunan jalan lingkar menjadi pertimbangan dalam pemindahan tempat usaha di kawasan tersebut. Pekerjaan pembangunan diperkirakan melibatkan kendaraan besar yang akan melintasi area sekitar lokasi berjualan.
Kondisi itu, menurut dia, berpotensi mengganggu keselamatan pelaku usaha maupun masyarakat yang datang untuk berbelanja.
“Mengingat kondisi ini, dalam waktu dekat akan dilaksanakan pembangunan. Tentu ada kendaraan besar yang bisa mengganggu keselamatan konsumen dan pelaku usaha di sini,” tuturnya.
Untuk mendukung pemindahan tersebut, Pemko Tanjungpinang menyiapkan pilihan lokasi agar pedagang dapat melanjutkan kegiatan usahanya.
Lokasi alternatif tersebar di sejumlah kawasan
Lokasi alternatif yang disiapkan pemerintah antara lain Jalan Hang Tuah di belakang Bakso Hoki, kawasan Monumen Raja Haji Fisabilillah, serta Tanah Merah di bawah jembatan.
Pilihan lainnya berada di Melayu Square, belakang Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM), dan Anjung Cahaya.
Selain itu, pemerintah menyiapkan lahan bekas parkir di kawasan Sulaiman Abdullah yang dapat menampung tujuh tempat usaha. Adapun area di depan Api Biru diperkirakan mampu menampung 11 tempat usaha tambahan.
Secara keseluruhan, sekitar 75 tempat usaha disiapkan di sejumlah lokasi alternatif tersebut. Sementara itu, jumlah pedagang UMKM yang terdata sebanyak 54 pedagang.
Sebanyak 16 pedagang telah mendaftar
Dari 54 pedagang yang terdata, sebanyak 16 pedagang telah mendaftar untuk melakukan relokasi secara mandiri melalui badan usaha milik daerah (BUMD).
Riany mengatakan, pedagang juga diperbolehkan memilih lokasi usaha lain. Namun, lokasi yang dipilih harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Silakan memilih tempat yang diinginkan, dengan catatan tidak mengganggu aturan dan sesuai dengan ketentuan peraturan,” kata Riany.
Ia menambahkan, pemerintah memfasilitasi pedagang yang ingin memindahkan tempat usahanya secara mandiri.
Dengan adanya sejumlah pilihan lokasi, pedagang dapat menentukan tempat untuk melanjutkan usaha dengan tetap memperhatikan ketentuan yang ditetapkan.
Penertiban dijadwalkan 29 Oktober
Bagi pedagang yang belum memindahkan tempat usahanya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kepulauan Riau telah melayangkan surat peringatan secara bertahap.
Tahap surat peringatan pertama berlangsung pada 23–25 Oktober 2026. Selanjutnya, surat peringatan kedua diterbitkan pada 27 Oktober 2026 dan surat peringatan ketiga pada 28 Oktober 2026.
Adapun penertiban dijadwalkan berlangsung pada Kamis (29/10/2026).
Proses relokasi tersebut melibatkan sejumlah instansi, yakni Disdagin Kota Tanjungpinang, Satpol PP Provinsi Kepri dan Kota Tanjungpinang, serta BUMD.
Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kepri serta Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disnakerkopum) Kota Tanjungpinang turut terlibat dalam proses pemindahan pedagang.
