Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kabupaten Bintan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Selain pengawasan dan penegakan hukum, edukasi kepada masyarakat serta perlindungan bagi korban menjadi bagian penting dalam upaya tersebut.
Pesan itu disampaikan Kepala Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bintan, Ipda M. Randa Alfarrez Ardinal, saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif “Tanjungpinang Pagi” di Radio Republik Indonesia (RRI) Tanjungpinang, Jalan Ahmad Yani, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (28/10/2026).
Dialog tersebut mengangkat tema “Perkuat Pengawasan dan Penegakan Hukum, Cegah TPPO di Bintan”. Dalam kegiatan itu, Randa didampingi personel Satreskrim Polres Bintan, Briptu Vicxel Pranata Nababan.
Melalui forum tersebut, kepolisian menyampaikan pentingnya pencegahan sejak dini. Penanganan TPPO tidak hanya bertumpu pada tindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya menutup celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan.
Randa menegaskan, aparat penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri. Kolaborasi antarinstansi diperlukan agar pengawasan dan langkah pencegahan dapat berjalan bersama.
“Pengawasan yang ketat serta pencegahan dini terhadap potensi TPPO sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci utama untuk menutup celah bagi para pelaku,” ujar Randa dalam dialog tersebut.
Pengawasan dan pencegahan sejak dini
Dalam pemaparannya, Randa menempatkan pengawasan sebagai salah satu bagian penting dalam pencegahan TPPO di wilayah Kabupaten Bintan.
Pengawasan tersebut perlu berjalan seiring dengan koordinasi antarinstansi terkait. Dengan demikian, upaya pencegahan tidak dilakukan secara terpisah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama sesuai peran masing-masing pihak.
Penekanan pada kerja sama lintas sektor itu menunjukkan bahwa pencegahan dan penegakan hukum merupakan dua bagian yang saling berkaitan. Pengawasan diperlukan untuk mempersempit peluang terjadinya tindak pidana, sementara penegakan hukum ditujukan kepada para pelaku.
Dalam dialog tersebut, kepolisian juga menekankan perlunya langkah pencegahan dini terhadap potensi perdagangan orang. Upaya ini menjadi bagian dari perlindungan masyarakat agar tidak menjadi korban.
Karena itu, perhatian terhadap TPPO tidak cukup hanya diberikan ketika suatu perkara telah terjadi. Pencegahan juga perlu mendapat ruang melalui pengawasan serta penyampaian informasi kepada masyarakat.
Edukasi masyarakat melalui siaran radio
Selain membahas pengawasan, Polres Bintan menyoroti pentingnya sosialisasi yang lebih luas. Penyampaian informasi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap persoalan perdagangan orang.
Kehadiran Unit PPA Satreskrim Polres Bintan dalam program “Tanjungpinang Pagi” merupakan salah satu bentuk sosialisasi melalui media penyiaran.
Melalui dialog radio, pesan mengenai pencegahan TPPO disampaikan kepada pendengar. Pembahasan mencakup kebutuhan akan pengawasan, kerja sama antarinstansi, penegakan hukum, serta perhatian terhadap korban.
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas surat permohonan narasumber dari RRI Tanjungpinang. Forum ini dimanfaatkan kepolisian untuk menyampaikan pesan pencegahan kepada masyarakat di luar kegiatan penanganan perkara.
Dalam konteks itu, sosialisasi menjadi bagian yang melengkapi pengawasan dan penegakan hukum. Masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya keterlibatan bersama dalam mencegah perdagangan orang.
Polres Bintan berharap penyampaian informasi melalui media penyiaran dapat meningkatkan kepedulian publik. Kesadaran masyarakat menjadi salah satu unsur yang ingin diperkuat melalui kegiatan tersebut.
Perlindungan korban menjadi perhatian
Pembahasan dalam dialog itu juga mencakup pendampingan dan perlindungan bagi korban TPPO.
Kepolisian menekankan bahwa penanganan perdagangan orang tidak hanya berfokus pada pelaku. Korban juga membutuhkan perhatian melalui pendampingan dan perlindungan yang menyeluruh.
Dengan demikian, upaya penanganan yang disampaikan mencakup beberapa aspek yang saling berkaitan, mulai dari pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, hingga perlindungan korban.
Penekanan terhadap korban menjadi bagian penting dari pesan yang dibawa Unit PPA Satreskrim Polres Bintan. Di tengah pembahasan mengenai pengawasan dan tindakan hukum, kebutuhan korban tetap menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Pendampingan dan perlindungan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari fokus penanganan TPPO di Kabupaten Bintan. Keduanya melengkapi langkah kepolisian dalam menindak pelaku serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa.
Mendorong keterlibatan bersama
Melalui dialog interaktif di RRI Tanjungpinang, Polres Bintan kembali menekankan bahwa perlindungan masyarakat dari perdagangan orang memerlukan kerja sama.
Aparat penegak hukum, instansi terkait, dan masyarakat memiliki peran dalam mendukung upaya pencegahan. Kolaborasi itu menjadi pokok pesan yang disampaikan Randa selama kegiatan berlangsung.
Penguatan pengawasan perlu disertai sosialisasi agar pesan pencegahan dapat diterima masyarakat. Pada saat yang sama, penegakan hukum terhadap pelaku harus berjalan bersama perhatian terhadap korban.
Rangkaian upaya tersebut menjadi arah pencegahan dan penanganan TPPO yang disampaikan kepolisian dalam dialog. Fokusnya tidak hanya pada penindakan, tetapi juga pada penguatan kesadaran serta perlindungan masyarakat.
Polres Bintan berharap kegiatan melalui media penyiaran ini dapat mendorong masyarakat untuk bersama-sama mencegah perdagangan orang. Peningkatan kesadaran publik diharapkan turut mendukung upaya meminimalkan TPPO di wilayah hukum Polres Bintan.
