Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Kasus malaria di Kota Tanjungpinang mencapai 129 kasus hingga pertengahan Juni 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 99 pasien menjalani perawatan di rumah sakit.
Sebaran kasus terbanyak ditemukan di Kelurahan Senggarang dan Kelurahan Kampung Bugis. Kedua wilayah tersebut kini menjadi fokus utama penanganan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat.
Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang bersama instansi terkait telah menyiapkan sejumlah langkah pengendalian untuk menekan penyebaran malaria, mulai dari fogging, penyemprotan dinding rumah atau Indoor Residual Spraying (IRS), hingga penguatan edukasi kepada masyarakat.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, Elfiani Sandri, mengatakan peningkatan kasus malaria harus segera ditangani secara terpadu agar tidak berkembang menjadi penyebaran yang lebih luas.
“Ini menjadi perhatian serius dan perlu langkah bersama,” kata Elfiani saat rapat penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria periode April–Juni 2026 di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Kamis (18/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi Ahli Malaria, Ferdinand J. Laihad, menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian malaria tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat.
Menurut dia, nyamuk Anopheles sebagai penyebab penularan malaria dapat berkembang biak di genangan air bersih, seperti bak mandi dan tempat penampungan air yang tidak terkelola dengan baik.
“Upaya pencegahan juga didukung intervensi teknis untuk mencegah nyamuk berkembang biak di lingkungan rumah warga,” ujar Ferdinand.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Yosei Susanti, menyatakan Pemerintah Provinsi Kepri siap memperkuat dukungan penanganan malaria, terutama di wilayah dengan angka kasus tertinggi.
“Kami akan memperkuat penyuluhan kepada masyarakat serta mendukung pelayanan kesehatan bagi pasien malaria agar proses pemulihan berjalan optimal,” kata Yosei.
Sebagai tindak lanjut, rapat tersebut menyepakati sejumlah langkah percepatan penanganan. Di antaranya penyuluhan serentak di seluruh kelurahan mengenai siklus hidup nyamuk Anopheles, pelaksanaan fogging oleh Dinas Kesehatan, serta penyemprotan dinding rumah melalui program IRS yang didukung Kementerian Kesehatan RI dan Komisi Ahli Malaria.
Selain itu, pemerintah juga mengupayakan dukungan anggaran dari Kementerian Kesehatan untuk memperkuat penanganan malaria di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Rapat tersebut dihadiri perwakilan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Tanjungpinang, aparat kepolisian, unsur kelurahan, serta berbagai organisasi terkait yang terlibat dalam upaya pengendalian malaria.
