Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Sejumlah wartawan di Tanjungpinang yang tergabung dalam berbagai organisasi pers menggelar diskusi bersama Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Selasa (23/12/2025).
Diskusi yang berlangsung di Food Court A8 Pinang Harmoni Square, Jalan DI Panjaitan Km 7, itu mengusung tema “Sembang Berbenah Bersama Wali Kota”. Kegiatan ini diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tanjungpinang sebagai ruang dialog antara pemerintah daerah dan insan pers.
Forum tersebut dihadiri pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Ikatan Wartawan Online (IWO), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), serta wartawan lintas media.
Dalam pemaparannya, Lis Darmansyah merefleksikan kepemimpinannya selama sembilan bulan terakhir. Ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi dan menegaskan pentingnya peran pers sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
“Melalui pertemuan ini, kami berharap pers dapat menyampaikan informasi yang baik dan benar, sekaligus memberikan masukan serta kritik yang konstruktif. Semua itu menjadi catatan penting bagi kami untuk berbenah bersama,” ujar Lis Darmansyah.
Lis Darmansyah menegaskan, pers merupakan salah satu unsur penting keberhasilan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ia juga menyinggung tantangan ekonomi Tanjungpinang sebagai daerah penyangga, termasuk persoalan ketersediaan dan harga bahan kebutuhan pokok.
Saat ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang tengah menyiapkan aplikasi pemantauan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, koordinasi dengan Forkopimda terus dilakukan untuk mendorong kelancaran distribusi kebutuhan pokok agar pasokan dan harga tetap terjaga.
Ketua AJI Tanjungpinang, Sutana, menekankan pentingnya keterbukaan akses informasi bagi wartawan, baik secara vertikal maupun horizontal. Ia juga mengingatkan masih maraknya kasus kekerasan terhadap pers di Indonesia.
“Per 26 Agustus 2025, tercatat 60 kasus kekerasan terhadap pers di Indonesia, termasuk di Kepulauan Riau. Jangan sampai akses informasi tersumbat bagi kerja-kerja jurnalistik,” kata Sutana.
Ia juga berharap wajah Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau terus dibenahi, terutama kawasan tepi laut yang menjadi identitas kota.
Sementara itu, perwakilan PWI Kota Tanjungpinang, Yandri, mempertanyakan langkah strategis pemerintah daerah dalam merealisasikan visi dan misi BIMA SAKTI. Ia menyoroti peran BUMD PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) dalam menekan harga kebutuhan pokok serta wacana penggabungan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) guna meningkatkan efektivitas kinerja.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Lis Darmansyah memaparkan sejumlah program prioritas, antara lain pelaksanaan gotong royong rutin setiap akhir pekan, penanganan persoalan pangan, serta pembukaan layanan pengaduan kewajaran harga pangan oleh OPD terkait.
Pemerintah kota juga fokus pada penanganan titik rawan banjir, persiapan penilaian Adipura dengan mengerahkan 165 tim reaksi kebersihan, serta rencana rehabilitasi Gedung Gonggong dan fasilitas olahraga di sekitarnya melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Tahun depan, Pamedan akan kita ubah menjadi taman lansia dan taman anak-anak, dilengkapi mini soccer, lapangan basket dan voli, jogging track, serta pusat kreativitas lansia,” ujar Lis Darmansyah.
Selain itu, Lis Darmansyah menyampaikan rencana pembangunan rumah sakit baru di kawasan dua lahan antara di Kecamatan Bukit Bestari dan sekitar Jalan Peralatan. Pemerintah kota juga akan menertibkan penguasaan lahan melalui kebijakan IP4T serta menegaskan kepada ATR agar tidak memperpanjang HGU dan HGB tanpa kepastian investasi.
Dalam sesi tanya jawab, wartawan TVRI, Deni, menyoroti persoalan parkir liar dan rendahnya pendapatan daerah dari sektor parkir menjelang penerapan tarif parkir baru. Menanggapi hal itu, Lis Darmansyah menyatakan pemerintah kota tengah menyiapkan sistem digital pengelolaan parkir.
Sementara itu, Reza Pahlevi dari Haluan Kepri menyoroti sulitnya menghubungi sejumlah kepala OPD, camat, dan lurah untuk kepentingan konfirmasi berita. Lis Darmansyah menegaskan telah menginstruksikan seluruh OPD agar tidak bersikap tertutup terhadap pers.
“Melalui pertemuan seperti ini, saya berharap komunikasi antara pemerintah dan pers semakin terbuka, tidak hanya di forum resmi, tetapi juga di luar forum,” pungkas Lis Darmansyah.
