Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang membahas pengendalian inflasi serta kesiapan pemerintah daerah menghadapi Idulfitri 1447 Hijriah.
Rapat koordinasi tersebut digelar di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Senin (9/3/2026).
Kegiatan itu turut dihadiri Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala daerah se-Provinsi Kepulauan Riau.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri.
Selain itu, rakor juga menjadi forum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi di wilayah masing-masing.
“Rakor ini juga membahas langkah strategis pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah sebagai bagian dari upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat,” ujar Tito Karnavian.
Tito Karnavian juga memaparkan bahwa inflasi nasional pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,76 persen secara tahunan (year-on-year) dan 0,68 persen secara bulanan (month-to-month).
Menurutnya, pemerintah daerah perlu terus memantau kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.
Ia menekankan bahwa stabilitas harga serta pergerakan ekonomi daerah sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Realisasi anggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran diyakini mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di daerah,” kata Tito Karnavian.
Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat tersebut, realisasi pendapatan dan belanja daerah Kota Tanjungpinang masih berada pada kondisi yang stabil.
Lis Darmansyah menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan daya beli masyarakat.
“Berdasarkan data yang disampaikan, persentase pendapatan Kota Tanjungpinang mencapai 7,88 persen, sedangkan persentase belanja sebesar 6,07 persen. Kondisi ini masih tergolong seimbang dan dalam kategori wajar,” ujar Lis Darmansyah.
Lis Darmansyah menambahkan, Pemerintah Kota Tanjungpinang juga siap mendukung berbagai program pemerintah pusat, termasuk Program 3 Juta Rumah yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak.
“Pemerintah Kota Tanjungpinang pada prinsipnya siap mendukung program nasional, termasuk Program 3 Juta Rumah, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak,” kata Lis Darmansyah.
Melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah tersebut, diharapkan pengendalian inflasi serta stabilitas ekonomi daerah dapat terus terjaga, terutama menjelang perayaan Idulfitri yang biasanya diikuti dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
