Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah meminta layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya memenuhi standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu disampaikan Lis saat peresmian SPPG Kampung Baru 3T di Jalan Yos Sudarso, Gang Jahan 8, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (14/10/2026).
Lis mengatakan, Pemerintah Kota Tanjungpinang mendukung pelaksanaan MBG untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah. Dukungan tersebut juga disertai pengawasan agar pelayanan berjalan sesuai ketentuan.
Menurut dia, masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi dalam penyelenggaraan layanan SPPG.
“Pemerintah tentunya mendukung program ini sekaligus melakukan pengawasan. Ada beberapa catatan yang mungkin perlu kami sampaikan sebagai masukan untuk pembenahan agar memenuhi standar gizi yang sudah ditentukan dan ditetapkan BGN pusat,” ujar Lis.
Kesiapan dapur sebelum beroperasi
Peresmian SPPG Kampung Baru 3T merupakan bagian dari peresmian serentak 980 dapur SPPG di 16 provinsi. Dapur-dapur tersebut ditargetkan melayani sekitar 1,4 juta penerima manfaat.
Peresmian serentak dipimpin Kepala BGN Sudaryono secara daring dari Aceh. Sementara itu, Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono hadir langsung di Tanjungpinang bersama Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, pejabat daerah, dan unsur Forkopimda.
Trenggono menjelaskan, peresmian tidak berarti seluruh dapur SPPG langsung beroperasi penuh. Pengelola harus terlebih dahulu memastikan kesiapan fasilitas dan tenaga pelaksana.
Kesiapan tersebut mencakup peralatan, standar operasional prosedur (SOP), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta tenaga pelaksana dan relawan.
“Setelah peresmian ini, bukan berarti SPPG langsung beroperasi. Perlu ada tahapan yang harus dipastikan, mulai dari kesiapan peralatan, sumber daya manusia, hingga seluruh kebutuhan operasional benar-benar siap,” ujar Trenggono.
Sebelum beroperasi penuh, pengelola juga perlu melakukan uji coba pelayanan selama dua hingga tiga hari dengan melibatkan sejumlah penerima manfaat. Uji coba itu diperlukan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan.
Waspadai permintaan uang mengatasnamakan BGN
Dalam kesempatan tersebut, Trenggono mengingatkan masyarakat agar mewaspadai pihak yang mengatasnamakan BGN untuk meminta uang atau imbalan dalam proses pembukaan SPPG.
Masyarakat yang menemukan praktik tersebut diminta melapor kepada pihak berwenang.
Ia juga berharap keberadaan SPPG memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pelaku usaha dan pemasok pangan lokal diharapkan dapat terlibat dalam penyediaan bahan pangan untuk kebutuhan program.
“Program MBG ini selain membantu pemenuhan gizi, juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, serta pemasok pangan lokal diharapkan bisa terlibat dalam penyediaan bahan pangan,” kata Trenggono.
Kepri mendapat tambahan 37 SPPG
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan perkembangan pelaksanaan MBG di wilayahnya. Ia menyebut angka 87 persen dalam laporan pelaksanaan program serta tambahan 37 SPPG baru untuk daerah yang telah ditentukan.
“Di Kepri sekarang sudah 87 persen laporan untuk keseluruhannya. Saat ini ada tambahan 37 SPPG baru untuk daerah-daerah yang sudah ditentukan,” ucap Nyanyang.
Nyanyang meminta perhatian terhadap pemerataan layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Salah satu wilayah yang disorotinya adalah Kabupaten Lingga, yang menurut dia masih menghadapi persoalan stunting cukup tinggi.
“Kami mohon perhatian untuk daerah 3T lainnya, karena ada daerah seperti Lingga yang perlu penanganan, mengingat angka stuntingnya cukup tinggi. Kami mengharapkan arahan dan bimbingan agar pelaksanaan MBG di Kepri bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Menurut Nyanyang, pemerataan layanan diperlukan agar anak-anak di wilayah kepulauan, termasuk daerah yang sulit dijangkau, memperoleh akses pemenuhan gizi.
