Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, meminta pembinaan Posyandu tidak lagi dilakukan secara normatif, melainkan berbasis data dan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Pendataan yang akurat dinilai menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan sosial.
Hal itu disampaikan Lis Darmansyah saat membuka Orientasi Pembinaan Posyandu Bidang Kesehatan bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas Kota Tanjungpinang Tahun 2026 di Hotel Aston Tanjungpinang, Senin (6/7/2026).
Lis Darmansyah menegaskan, Posyandu kini tidak hanya berfungsi memberikan pelayanan kepada ibu hamil dan balita, tetapi telah bertransformasi menjadi layanan kesehatan sepanjang siklus hidup yang juga berkaitan dengan berbagai persoalan sosial di masyarakat.
“Posyandu bukan hanya mengurus ibu hamil dan balita. Di sana ada persoalan kesehatan sekaligus persoalan sosial yang harus kita pahami melalui data,” ujarnya.
Menurut Lis Darmansyah, setiap Posyandu harus memiliki sistem pendataan yang berkelanjutan, mulai dari angka kelahiran, kematian, jumlah ibu usia subur, keluarga miskin, hingga berbagai indikator kesehatan masyarakat. Data tersebut harus terus diperbarui dan terdokumentasi dengan baik agar dapat menjadi dasar evaluasi serta perumusan kebijakan.
Ia menilai, data dari tahun-tahun sebelumnya tetap penting untuk melihat perkembangan kondisi masyarakat sekaligus mengukur efektivitas program pemerintah.
Pemerintah Kota Tanjungpinang, lanjut Lis Darmansyah, juga tengah menyiapkan sistem digital yang menghubungkan Posyandu dengan puskesmas. Melalui sistem tersebut, riwayat pelayanan masyarakat dapat dipantau secara langsung sehingga berbagai persoalan kesehatan maupun sosial dapat diidentifikasi lebih cepat.
Selain memperkuat sistem pendataan, Lis Darmansyah meminta pola pelayanan Posyandu lebih proaktif. Tenaga kesehatan dan kader diharapkan tidak hanya menunggu masyarakat datang saat jadwal pelayanan, tetapi aktif menjangkau warga yang membutuhkan.
“Kalau masyarakat belum datang karena berbagai alasan, kita yang harus jemput bola,” katanya.
Lis Darmansyah juga menekankan pentingnya standar pembinaan yang terukur. Setiap Posyandu, menurutnya, perlu memiliki daftar periksa (checklist) pelayanan, indikator keaktifan kader, serta mekanisme penanganan berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan sehingga hasil pembinaan dapat dievaluasi secara objektif.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKP2KB) Kota Tanjungpinang, Rustam, mengatakan transformasi Posyandu telah mengubah layanan yang sebelumnya berfokus pada kesehatan ibu dan anak menjadi pelayanan kesehatan sepanjang siklus hidup.
“Layanan Posyandu kini mencakup ibu hamil, bayi, balita, remaja, usia produktif hingga lansia. Transformasi ini juga melibatkan berbagai sektor sebagai bagian dari pelayanan sosial dasar di masyarakat,” ujarnya.
Rustam mengakui implementasi transformasi Posyandu di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Karena itu, orientasi ini digelar untuk menyamakan pemahaman tenaga kesehatan puskesmas dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.
“Pelaksanaan transformasi Posyandu di lapangan memang belum sepenuhnya sesuai harapan. Melalui orientasi ini kami ingin menyamakan pemahaman para pembina agar pelayanan Posyandu berjalan lebih efektif,” kata Rustam.
Kegiatan orientasi berlangsung pada 6–9 Juli 2026 dan diikuti 30 tenaga kesehatan puskesmas. Selanjutnya, DKP2KB Kota Tanjungpinang akan memberikan pembekalan kepada 145 kader Posyandu mulai 14 Juli 2026 agar pelaksanaan pembinaan di lapangan memiliki standar yang sama.
Materi orientasi disampaikan Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni, bersama narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
