Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, memimpin rapat koordinasi penanganan banjir bersama perangkat daerah terkait di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota, Rabu (10/9/2025). Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Raja Ariza, serta sejumlah perwakilan dari Bappelitbang, Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan BPBD.
Lis Darmansyah menegaskan pentingnya sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengatasi persoalan banjir yang setiap tahun melanda sejumlah kawasan di kota. Berdasarkan data Dinas PUPR, terdapat 48 titik genangan yang tersebar di 22 kawasan dengan luas genangan mencapai 263,59 hektare.
“Pembangunan permukiman yang tidak diimbangi dengan drainase ideal menjadi salah satu penyebab genangan. Kita harus menyeimbangkan pertumbuhan kota dengan infrastruktur pengendalian banjir,” ujar Lis Darmansyah.
Ia meminta setiap OPD memahami permasalahan secara menyeluruh dan menghadirkan inovasi penanganan. Bappelitbang diminta memastikan perencanaan pembangunan terintegrasi dengan mitigasi banjir, PUPR fokus pada aspek teknis dan normalisasi saluran, sedangkan BPBD ditugaskan siaga menangani dampak banjir jika terjadi.
Selain itu, Lis Darmansyah menekankan peran aktif perangkat kecamatan. “Para camat harus aktif menyisir wilayah yang berpotensi tergenang. Pemetaan akurat menjadi dasar dalam pengambilan langkah cepat dan tepat,” kata Lis Darmansyah.
Rencana penanganan yang dibahas dalam rapat mencakup langkah jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek meliputi normalisasi sungai sepanjang 7,7 kilometer, pembersihan drainase, dan peningkatan kapasitas saluran. Untuk jangka menengah, pemerintah merencanakan pembangunan infrastruktur strategis seperti Polder Puspandari (6,75 ha), Polder Srikaton tahap II (2,87 ha), Polder Kampung Kolam (2,6 ha), serta Bendungan Dompak (70 ha).
Lis Darmansyah menambahkan, pembebasan lahan menjadi prioritas agar pembangunan polder dan kolam retensi segera terealisasi. Berdasarkan perhitungan, kebutuhan biaya pembebasan lahan di tiga kawasan utama Srikaton, Kampung Kolam, dan Nibung Angus diperkirakan mencapai Rp12 miliar hingga Rp74 miliar, sesuai nilai NJOP masing-masing lokasi.
Dalam rapat juga dibahas peran BPBD yang berkomitmen melakukan kaji cepat terhadap potensi banjir, menyiagakan Tim Reaksi Cepat (TRC) 24 jam untuk evakuasi warga, melakukan sosialisasi kebencanaan ke sekolah dan masyarakat, hingga membersihkan sisa banjir dan mengidentifikasi penyebab genangan. BPBD juga menyiapkan peralatan darurat seperti perahu karet, tenda pengungsi, terpal, velbed, serta paket bantuan darurat.
Senada dengan itu, Wakil Wali Kota Raja Ariza mendukung langkah yang diambil dan meminta setiap OPD menyiapkan rencana aksi konkret. “Kolaborasi menjadi kunci. Data sudah kita miliki, sekarang saatnya ditindaklanjuti dengan langkah teknis dan dukungan anggaran,” ujar Raja Ariza. (*)
