Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota Tanjungpinang mendorong penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama ekonomi daerah, seiring pertumbuhan ekonomi yang tercatat sebesar 3,31 persen pada 2025.
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah menegaskan, struktur ekonomi daerah yang tidak bergantung pada sumber daya alam menjadikan UMKM sebagai sektor strategis dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat.
“UMKM ini adalah rantai penting ekonomi kita. Kalau UMKM tumbuh, maka kemiskinan dan pengangguran juga akan ikut menurun,” ujar Lis Darmansyah saat Rapat Koordinasi Temu Pelaku UMKM di Tanjungpinang, Rabu (22/4/2026).
Berdasarkan data pemerintah, terdapat lebih dari 10.463 pelaku UMKM kuliner di Tanjungpinang. Namun, sebagian besar belum terpetakan secara detail berdasarkan skala usaha, mulai dari usaha harian, produk unggulan, hingga pelaku yang berpotensi naik kelas.
Kondisi ini, menurut Lis Darmansyah, membuat intervensi pemerintah belum sepenuhnya tepat sasaran, terutama dalam hal penguatan kapasitas usaha, akses permodalan, hingga perluasan pasar.
“Yang perlu dipastikan bukan hanya jumlahnya, tetapi mana yang sudah punya produk unggulan, mana yang siap berkembang, dan mana yang masih membutuhkan penguatan modal,” kata dia.
Lis Darmansyah menambahkan, penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui pelatihan. Pemerintah juga perlu memastikan adanya akses pembiayaan, pendampingan usaha berkelanjutan, serta strategi pemasaran yang terhubung dengan pasar nasional bahkan global.
Selain itu, potensi lokal juga menjadi fokus pengembangan, khususnya di sektor kelautan. Komoditas seperti ikan pari dan gonggong dinilai memiliki peluang besar untuk diolah menjadi produk bernilai tambah.
“Kalau prospeknya baik, pengembangan bisa dilakukan melalui kerja sama dengan BUMN, perbankan, hingga kolaborasi dengan UMKM dari luar daerah,” ujar Lis Darmansyah.
Sementara itu, pelaku usaha kuliner, Urip dari Rumah Makan Pondok Spesial Sambal, berharap adanya dukungan konkret dari pemerintah, khususnya dalam penyediaan teknologi produksi.
Ia menyebut kebutuhan mesin pengemasan dan mesin retort untuk sterilisasi produk menjadi penting agar produk sambal dapat dikemas secara higienis dan memiliki daya simpan lebih lama tanpa bahan pengawet.
“Kalau produksi sudah meningkat, tantangannya ada di pemasaran dan distribusi. Kami butuh dukungan jalur pemasaran yang jelas,” ucap Urip.
Di sisi lain, perbankan juga mulai mendorong UMKM untuk menembus pasar internasional. Pimpinan BNI Cabang Tanjungpinang, Landung Wiyoko, memperkenalkan platform ekspor digital Xpora yang membuka akses UMKM ke pasar global.
Melalui platform tersebut, pelaku usaha difasilitasi mulai dari perizinan, pendampingan, hingga business matching dengan pembeli dari luar negeri.
“Tidak hanya ke Singapura dan Malaysia, tetapi juga ke Korea hingga China. Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah agar UMKM bisa naik kelas,” kata Landung.
Rapat koordinasi ini diikuti sekitar 100 pelaku UMKM dari berbagai sektor, termasuk perwakilan industri kecil menengah, tenaga kerja, pariwisata, serta pelaku ekonomi kreatif. Hadir pula sejumlah pimpinan perbankan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), bank swasta, dan bank daerah.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menyerahkan bantuan simbolis kepada pelaku usaha, berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat legalitas usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar yang lebih luas.
