Jakarta, Jurnalkota.co.id
Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I Laksamana Muda TNI Haris Bima Bayuseto, S.E., M.Si., M.Tr.Opsla., membuka Rapat Staf dan Komando (Rasko) Koarmada I secara virtual dari Ruang Harimau Kolat Koarmada I, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Pelaksanaan Rasko di Aula Yos Sudarso dipimpin Kepala Staf Koarmada I Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin. Rapat mengusung tema “Koarmada I Sigap Melaksanakan OMP dan OMSP dalam Rangka Mendukung Indonesia Maju dan Berdaulat”.
Dalam sambutannya, Haris menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan rakyat melalui respons cepat dan kinerja nyata di lapangan. Prajurit Koarmada I dituntut adaptif menghadapi tantangan modern serta tetap fokus melindungi kepentingan nasional dan sumber daya alam dari berbagai aktivitas ilegal.
“Kepercayaan masyarakat harus dijaga dengan tindakan nyata. Kita harus sigap dan profesional dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujar Haris.
Amankan Choke Point Strategis
Pangkoarmada I memberi perhatian khusus pada pengamanan dua choke point strategis, yakni wilayah Aceh dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I.
Menurut dia, pengamanan wilayah tersebut penting untuk mencegah pelanggaran kedaulatan, penyelundupan, serta berbagai kejahatan lintas batas.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko sebagai prosedur tetap sebelum, saat, dan sesudah operasi. Langkah tersebut mencakup identifikasi bahaya, mitigasi, kontrol, dan evaluasi guna meminimalkan kecelakaan maupun insiden.
Operasi laut, lanjutnya, harus dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui penentuan prioritas sektor, pengaturan tempo operasi, serta optimalisasi dukungan yang tersedia di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Tegas soal Disiplin Prajurit
Haris menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran prajurit, seperti penyalahgunaan narkoba, judi online, pelanggaran asusila, maupun kekerasan antara senior dan junior.
Pengawasan dan kontrol internal, katanya, harus diperkuat, termasuk melalui pelaksanaan jam Komandan secara rutin.
Selain itu, Koarmada I kembali diusulkan mengikuti penilaian satuan kerja pembangunan Zona Integritas di lingkungan TNI tahun 2026.
“Ini merupakan komitmen untuk menjaga kehormatan dan nama baik institusi TNI Angkatan Laut,” ujarnya.
