Lebak, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, Provinsi Banten, terus memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi sebagai upaya menekan tingkat pengangguran terbuka.
Pelaksana tugas Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Lebak Widy Ferdian mengatakan, kebijakan tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah dalam membangun perekonomian masyarakat melalui penguatan UMKM dan koperasi.
“Pemberdayaan UMKM dan koperasi secara langsung berdampak pada penurunan pengangguran terbuka, karena mampu menciptakan dan memperluas lapangan kerja,” kata Widy di Lebak, Sabtu (10/1/2026).
Ia menjelaskan, penguatan UMKM dilakukan melalui sejumlah program. Pertama, peningkatan kapasitas usaha mikro agar naik kelas menjadi usaha kecil. Pada 2025, sebanyak 86 usaha mikro berhasil naik kelas, sementara pada 2026 ditargetkan 100 usaha mikro naik menjadi usaha kecil.
Kedua, pelaksanaan program inkubator bisnis bagi pelaku usaha pemula (start up) guna meningkatkan kapasitas usaha dan legalitas produk, termasuk sertifikasi halal, peningkatan keterampilan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
Selain itu, pelaku UMKM juga mendapatkan pendampingan produksi dan pemasaran, penerapan digitalisasi transaksi, promosi, hingga perluasan akses pasar. Pada 2025, program inkubator bisnis memfasilitasi 20 tenant, dan pada 2026 kembali ditargetkan menjangkau 20 tenant.
Ketiga, fasilitasi keikutsertaan UMKM dalam pameran. Pada 2025, sebanyak 40 UMKM difasilitasi mengikuti pameran pada peringatan Hari Koperasi dan Hari Jadi Kabupaten Lebak. Pada 2026, jumlah UMKM yang ditargetkan difasilitasi meningkat menjadi 80 pelaku usaha.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mendorong penguatan koperasi konvensional, khususnya koperasi simpan pinjam, dengan menyalurkan pinjaman atau penyertaan modal kepada anggota koperasi yang memiliki usaha.
Selain itu, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Lebak telah memiliki legalitas usaha di 344 desa dan kelurahan. Namun, satu desa, yakni Desa Kanekes, tidak mengikuti program tersebut karena menyesuaikan dengan adat istiadat setempat.
Widy menuturkan, kehadiran KDKMP yang digagas Presiden Prabowo Subianto diyakini mampu membangkitkan perekonomian masyarakat desa. Saat ini, pembangunan gedung KDKMP tengah berlangsung di 114 desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lebak.
“Kami berharap gedung KDKMP dapat segera dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat,” ujar Widy.
Penulis: Noma
Editor: Antoni
