Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang terus memperkuat langkah pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan melindungi daya beli masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan melalui partisipasi Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah yang digelar secara hybrid, Senin (22/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Asisten II Kantor Wali Kota Tanjungpinang itu diikuti jajaran Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang bersama sejumlah perangkat daerah terkait.
Rapat koordinasi dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tomsi Tohir, dan diikuti pejabat kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Forum tersebut membahas berbagai strategi pengendalian inflasi yang dinilai efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional maupun daerah.
Dalam pembahasannya, pemerintah pusat menekankan pentingnya langkah konkret dan terukur untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat pasokan pangan, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga sejumlah komoditas strategis.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, Hamerudin, mengatakan pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.
Menurut dia, hasil pemantauan terbaru menunjukkan Provinsi Kepulauan Riau pada Minggu Ketiga (M3) Juni 2026 mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 2,47 persen.
Kenaikan tersebut dipengaruhi sejumlah komoditas pangan yang mengalami peningkatan harga, seperti cabai merah, bawang merah, serta beberapa komoditas protein hewani yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Bahkan, berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Bintan masuk dalam 10 besar kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi di Pulau Sumatera.
“Data ini menjadi perhatian bersama, termasuk bagi Kota Tanjungpinang. Namun secara umum kondisi inflasi di Kota Tanjungpinang masih terkendali dan terus kami pantau secara intensif melalui koordinasi lintas perangkat daerah,” ujar Hamerudin.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Tanjungpinang secara rutin melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional maupun pusat distribusi untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga yang berpotensi membebani masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dengan distributor, pelaku usaha, dan instansi terkait guna memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia dan distribusinya berjalan lancar.
Menurut Hamerudin, langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya kelangkaan barang yang dapat memicu kenaikan harga secara signifikan.
“Pemerintah Kota Tanjungpinang terus mengoptimalkan berbagai langkah pengendalian inflasi melalui pemantauan harga harian, penguatan distribusi bahan pokok, serta pelaksanaan program stabilisasi harga untuk menjaga daya beli masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini daya beli masyarakat Kota Tanjungpinang masih berada dalam kondisi relatif stabil. Kondisi tersebut didukung oleh ketersediaan pasokan kebutuhan pokok yang masih mencukupi serta berbagai program intervensi pemerintah dalam menjaga kestabilan harga.
“Daya beli masyarakat Kota Tanjungpinang sampai saat ini relatif stabil. Pemerintah berkomitmen memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi sehingga fluktuasi harga tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat,” ujarnya.
Selain membahas pengendalian inflasi, Hamerudin juga menyoroti pentingnya investasi sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut dia, masuknya investasi baru ke Kota Tanjungpinang tidak hanya berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Salah satu contoh investasi yang dinilai memberikan dampak positif adalah kehadiran jaringan ritel modern Indomaret yang mulai beroperasi di Kota Tanjungpinang.
Ia menilai keberadaan ritel modern tersebut tidak hanya memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membuka peluang kemitraan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
“Kehadiran Indomaret tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membuka peluang kerja sama dengan UMKM lokal. Ini menjadi bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan di Kota Tanjungpinang,” kata Hamerudin.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan peningkatan investasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Stabilitas harga yang terjaga akan menciptakan kepastian bagi pelaku usaha dan investor, sementara masuknya investasi baru dapat memperkuat aktivitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui Rakornas Pengendalian Inflasi tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang kembali menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Pemerintah berharap langkah-langkah pengendalian inflasi yang dilakukan secara konsisten dapat melindungi daya beli masyarakat, menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendukung pembangunan Kota Tanjungpinang ke depan.
