Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang memperkuat pengendalian inflasi melalui pemantauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah mulai meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hibrida, Senin (24/8/2026).
Dari Tanjungpinang, rapat diikuti secara daring oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, Elfiani Sandri, bersama jajaran serta perwakilan instansi terkait di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kantor Wali Kota Tanjungpinang.
Sementara itu, rapat koordinasi tingkat nasional dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Dalam arahannya, Tomsi meminta pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) lebih aktif memantau perkembangan harga komoditas di lapangan.
Pemerintah daerah, menurut dia, tidak boleh hanya mengandalkan data dalam laporan, tetapi juga harus turun langsung ke pasar untuk memastikan kondisi harga, ketersediaan barang, dan kelancaran distribusi.
Tomsi menyoroti perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok, di antaranya beras, minyak goreng, cabai, dan daging ayam ras, yang mengalami kenaikan di sejumlah daerah.
Hingga pekan ketiga Agustus 2026, kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras tercatat terjadi di 132 kabupaten dan kota. Sementara kenaikan IPH daging ayam ras terjadi di 220 kabupaten dan kota atau sekitar 61,11 persen wilayah Indonesia.
“Pemda kami minta turun ke lapangan, turun ke pasar, cek betul, dan lakukan upaya serta langkah-langkah pengendalian,” kata Tomsi.
Ia mengatakan, kebijakan pengendalian inflasi harus dilakukan secara tepat sasaran dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dan kondisi riil di lapangan.
Pemerintah daerah juga diminta memastikan harga komoditas tidak melampaui harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Menanggapi arahan tersebut, Elfiani mengatakan, Pemko Tanjungpinang akan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga dan mengantisipasi kenaikan harga komoditas yang berpotensi memengaruhi inflasi.
“Pada prinsipnya, apa yang disampaikan Sekjen Kemendagri menjadi perhatian bersama. Kita harus memastikan harga dan pasokan di Tanjungpinang tetap terkendali,” ujar Elfiani.
Menurut dia, pemantauan harga tidak cukup dilakukan dengan membaca data. Pemerintah harus melihat secara langsung kondisi di pasar agar langkah intervensi yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Elfiani menyebutkan, perekonomian Kota Tanjungpinang secara perlahan menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Aktivitas perdagangan dan perputaran ekonomi mulai meningkat.
Kendati demikian, pemerintah tetap harus menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Kalau kita lihat perkembangannya, perekonomian Tanjungpinang perlahan mulai meningkat. Aktivitas perdagangan dan perputaran ekonomi mulai bergerak,” kata Elfiani.
“Namun, kondisi ini harus kita jaga bersama. Jangan sampai kenaikan harga komoditas justru menekan daya beli masyarakat,” sambungnya.
Ia menambahkan, pengendalian inflasi tidak semata-mata dilakukan untuk menjaga angka inflasi. Pemerintah juga harus memastikan kebutuhan pokok tersedia dengan harga terjangkau dan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.
“Yang kita jaga bukan hanya angka inflasi, tetapi juga daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi,” ujarnya.
Menurut Elfiani, harga yang stabil akan memberikan kepastian kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada saat bersamaan, pelaku usaha juga dapat menjalankan kegiatan ekonominya dengan lebih baik.
Salah satu langkah yang dilakukan Pemko Tanjungpinang adalah mengintervensi harga komoditas pangan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).
Selain itu, pemerintah berkoordinasi dengan Perum Bulog, memantau harga di pasar, serta memperkuat komunikasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait.
Dalam pelaksanaan GPM di Tanjungpinang pada Kamis (20/8/2026), sejumlah komoditas yang banyak diminati masyarakat antara lain beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), telur, cabai, gula pasir, dan minyak goreng.
Komoditas tersebut dijual dengan harga sekitar 10–15 persen lebih rendah dibandingkan harga pasar. Kegiatan itu menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok.
“Gerakan Pangan Murah akan terus kita dorong sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan,” kata Elfiani.
Pemko Tanjungpinang, lanjut dia, juga akan terus berkoordinasi dengan Bulog dan pihak terkait untuk memastikan ketersediaan pasokan serta menjaga harga tetap terkendali.
Elfiani menegaskan, hasil rapat koordinasi tersebut akan ditindaklanjuti dengan pemantauan terhadap komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga.
Setiap intervensi, kata dia, harus dilakukan berdasarkan data agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan memberikan dampak kepada masyarakat.
“Harapannya, stabilitas harga tetap terjaga, daya beli masyarakat semakin baik, dan perekonomian Kota Tanjungpinang yang mulai bergerak dapat terus tumbuh secara bertahap dan berkelanjutan,” tutur Elfiani.
Pemko Tanjungpinang juga meminta seluruh perangkat daerah dan instansi terkait memperkuat sinergi dalam mengantisipasi tekanan inflasi serta menjaga stabilitas perekonomian daerah.
