Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, Kepulauan Riau, tengah menyiapkan perubahan aturan mengenai pemberian dana hibah dan bantuan sosial (bansos). Langkah ini dilakukan untuk menyederhanakan prosedur administrasi, memangkas tahapan birokrasi yang tidak diperlukan, serta memastikan bantuan pemerintah disalurkan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penyesuaian tersebut dibahas dalam rapat lanjutan Rancangan Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2021 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Rapat yang dikoordinasikan Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) itu berlangsung di Ruang Rapat Raja Haji Fisabilillah, Lantai II Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, Lia Adhayatni, bersama perwakilan sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait.
Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan ketentuan teknis, mulai dari mekanisme pengajuan bantuan, persyaratan administrasi, tahapan verifikasi, hingga proses penetapan penerima hibah dan bansos.
Pemerintah daerah menilai penyesuaian aturan diperlukan agar proses pengajuan bantuan menjadi lebih sederhana dan memberikan kepastian prosedur bagi masyarakat maupun lembaga yang memenuhi persyaratan.
Pemko Ingin Prosedur Hibah dan Bansos Tidak Berbelit-belit
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tanjungpinang, Lia Adhayatni, mengatakan revisi peraturan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menyelaraskan ketentuan yang berlaku dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan.
Menurut Lia, penyempurnaan regulasi tidak hanya bertujuan mempercepat proses administrasi, tetapi juga memastikan setiap tahapan pemberian bantuan memiliki dasar hukum yang jelas.
Ia menilai prosedur yang terlalu panjang berpotensi menghambat pelayanan, terutama bagi masyarakat dan lembaga yang membutuhkan kepastian mengenai mekanisme pengajuan bantuan pemerintah.
“Yang kita dorong melalui penyesuaian aturan ini adalah bagaimana mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial bisa lebih sederhana, jelas, dan mudah dipahami, baik oleh masyarakat maupun perangkat daerah yang melaksanakan. Jangan sampai ada tahapan birokrasi yang tidak diperlukan sehingga justru menghambat proses pelayanan,” ujar Lia, Selasa.
Lia menjelaskan, penyederhanaan prosedur menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan rancangan perubahan Perwako tersebut.
Namun, penyederhanaan itu harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip kehati-hatian, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan demikian, kemudahan pelayanan tidak boleh mengurangi ketelitian pemerintah dalam memeriksa kelayakan calon penerima bantuan.
Penyederhanaan Aturan Tidak Boleh Mengurangi Pengawasan
Lia menegaskan, perubahan mekanisme pemberian hibah dan bansos bukan berarti pemerintah akan menghapus persyaratan ataupun mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan.
Sebaliknya, setiap tahapan harus tetap dilaksanakan secara tertib dan transparan untuk mencegah kesalahan administrasi maupun penyaluran bantuan yang tidak sesuai ketentuan.
Pemeriksaan kelengkapan dokumen, kesesuaian persyaratan, serta verifikasi calon penerima menjadi bagian penting yang tetap harus diperhatikan dalam pelaksanaan program hibah dan bansos.
“Prinsipnya, kita ingin prosesnya lebih efektif tanpa mengabaikan aturan. Penerima hibah dan bantuan sosial harus benar-benar memenuhi kriteria, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan penggunaan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan,” kata Lia.
Menurut dia, keseimbangan antara kemudahan pelayanan dan pengawasan menjadi hal penting dalam penyusunan regulasi tersebut.
Pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat dan lembaga yang memenuhi kriteria memiliki akses terhadap mekanisme pengajuan bantuan yang jelas, tanpa harus menghadapi tahapan administrasi yang tidak diperlukan.
Di sisi lain, perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hibah dan bansos juga diharapkan memiliki pedoman teknis yang lebih mudah diterapkan.
Kejelasan aturan dinilai penting untuk mengurangi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan, sekaligus memperkuat koordinasi antarperangkat daerah yang terlibat dalam proses pemberian bantuan.
Perubahan Perwako Masih dalam Tahap Pembahasan
Pemko Tanjungpinang berharap perubahan kedua atas Perwako Nomor 44 Tahun 2021 dapat menghasilkan pedoman pelaksanaan hibah dan bansos yang lebih operasional dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penyempurnaan regulasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam memastikan penggunaan anggaran hibah dan bantuan sosial dilakukan secara transparan, tertib, dan akuntabel.
Selain memberikan kepastian kepada calon penerima bantuan, aturan yang lebih jelas diharapkan dapat membantu perangkat daerah menjalankan proses administrasi, verifikasi, dan penetapan penerima secara lebih efektif.
Meski demikian, rancangan perubahan Perwako tersebut belum ditetapkan menjadi aturan baru.
Pemerintah daerah masih akan melakukan penyempurnaan berdasarkan hasil pembahasan bersama perangkat daerah dan instansi terkait.
Setelah proses tersebut selesai, rancangan peraturan akan memasuki tahapan berikutnya sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
Melalui langkah ini, Pemko Tanjungpinang berupaya membangun sistem pemberian hibah dan bansos yang tidak hanya lebih sederhana dari sisi pelayanan, tetapi juga memiliki pengawasan yang memadai agar bantuan benar-benar diterima oleh pihak yang memenuhi ketentuan.
