Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang mematangkan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada 2026. Program tersebut diharapkan dapat menata kawasan pesisir sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan.
Berdasarkan Blueprint Eksekusi Program KNMP Kota Tanjungpinang Tahun 2026, terdapat lima lokasi yang disiapkan untuk pengembangan program tersebut.
Kelima lokasi itu meliputi Kampung Bugis, Tanjung Sebauk, Tanjung Siambang, Pulau Penyengat, dan Kampung Kolam.
Dokumen tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memetakan kondisi setiap kawasan, jumlah nelayan, kebutuhan fasilitas, serta kesiapan lahan.
KNMP dirancang bukan sekadar sebagai program pembangunan infrastruktur. Program ini diarahkan untuk membentuk ekosistem kelautan dan perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Ekosistem itu mencakup kegiatan penangkapan ikan, pengolahan hasil tangkapan, penguatan koperasi, hingga pemasaran produk perikanan.
Konsep KNMP merupakan pengembangan dari program Kampung Nelayan Maju dan Kampung Nelayan Modern. Setiap kawasan nantinya dapat dilengkapi sejumlah fasilitas sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.
Fasilitas yang dapat disiapkan antara lain dermaga atau tambatan perahu, tempat pelelangan ikan, pabrik es, fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage, sentra pengolahan hasil laut, sarana air bersih, serta fasilitas penunjang lainnya.
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan, pembangunan KNMP harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat pesisir, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan.
“Kita ingin Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya menjadi pembangunan kawasan, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan nelayan,” kata Lis Darmansyah, Sabtu (19/9/2026).
Menurut Lis Darmansyah, sarana yang dibangun melalui program tersebut harus mampu mendukung seluruh rangkaian kegiatan ekonomi masyarakat pesisir, mulai dari penangkapan hingga pemasaran hasil perikanan.
“Sarana yang dibangun harus dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, dari menangkap, mengolah, hingga memasarkan hasil perikanan,” ujarnya.
Selain menyiapkan infrastruktur, pemerintah daerah juga mendorong penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Koperasi tersebut diharapkan dapat berperan sebagai agregator untuk menyerap dan memasarkan hasil tangkapan nelayan.
Keberadaan koperasi dinilai penting untuk memperkuat posisi nelayan dalam rantai pasok perikanan. Dengan pengelolaan yang terintegrasi, hasil tangkapan nelayan diharapkan dapat terserap dengan baik, memiliki nilai tambah, dan dipasarkan secara lebih luas.
Lis Darmansyah menegaskan, Pemko Tanjungpinang akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Koordinasi tersebut diperlukan agar kesiapan lahan, pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan, dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara terpadu.
“Masyarakat nelayan harus menjadi bagian utama dalam program ini. Kita ingin kawasan pesisir lebih tertata, produktif, dan mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat,” kata Lis Darmansyah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DP3) Kota Tanjungpinang Robert Lukman menjelaskan, penentuan lima lokasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemetaan terhadap sejumlah aspek.
Aspek yang menjadi pertimbangan antara lain kondisi kawasan, aktivitas nelayan, kebutuhan sarana dan prasarana, serta kesiapan lahan.
“Masing-masing lokasi memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, fasilitas yang disiapkan akan disesuaikan dengan kondisi dan aktivitas nelayan di setiap kawasan,” ujar Robert.
Menurut dia, pengembangan KNMP juga membutuhkan sinergi lintas sektor agar seluruh fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
Pengelolaan kawasan, lanjut Robert, menjadi salah satu aspek penting yang harus disiapkan sejak awal. Dengan demikian, infrastruktur yang tersedia tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi juga dapat menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.
“KNMP bukan hanya soal membangun fasilitas. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kawasan ini nantinya dikelola, hasil tangkapan nelayan terserap, kemudian diolah dan dipasarkan melalui ekosistem ekonomi yang lebih terintegrasi,” tuturnya.
Pemko Tanjungpinang akan melanjutkan koordinasi dan mematangkan persiapan program tersebut. KNMP diharapkan menjadi salah satu instrumen penguatan ekonomi pesisir dan sektor perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kota Tanjungpinang.
