Jakarta, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat bersama unsur Tiga Pilar menertibkan bangunan liar dan portal yang menutup akses Jalan Raya Kali Baru Timur atau Cengkareng Drain di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kamis (23/7/2026). Langkah tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan sebagai fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Penertiban dipimpin Pemerintah Kota Jakarta Barat dengan melibatkan Satpol PP, TNI, Polri, serta perangkat wilayah setempat. Selain membongkar bangunan liar, petugas juga membuka portal yang selama ini menghambat akses masyarakat melintasi jalan tersebut.
Camat Cengkareng, Suhardin, mengatakan penertiban merupakan bagian dari upaya penegakan ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 serta Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
“Kami melaksanakan penegakan ketertiban umum karena terdapat bangunan liar dan portal yang menutup akses jalan. Bersama unsur Tiga Pilar, kami hadir untuk mengembalikan fungsi jalan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal,” ujar Suhardin.
Ia menjelaskan, sedikitnya 15 bangunan liar dibongkar dalam kegiatan tersebut. Penertiban dilakukan agar kawasan menjadi lebih tertib, aman, dan nyaman, sekaligus memastikan jalan dapat digunakan kembali oleh masyarakat tanpa hambatan.
Menurut Suhardin, Jalan Raya Kali Baru Timur merupakan infrastruktur yang dibangun pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum bersama Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) sebagai jalur pendukung di sepanjang Cengkareng Drain.
Namun, akses jalan tersebut sempat ditutup oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris lahan. Berdasarkan hasil koordinasi pemerintah dengan BBWSCC, lahan tersebut telah dibebaskan dan proses pemberian ganti rugi telah dilakukan sesuai ketentuan.
“Kami sudah beberapa kali melakukan sosialisasi kepada pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Kami jelaskan bahwa lahan tersebut telah dibebaskan dan jalan ini dibangun untuk kepentingan umum sehingga tidak boleh ditutup ataupun menghambat aktivitas masyarakat. Namun imbauan tersebut tidak diindahkan,” kata Suhardin.
Ia menambahkan, sebelum tindakan penertiban dilakukan, pemerintah telah menempuh seluruh prosedur administratif sesuai aturan. Peringatan diberikan secara bertahap melalui Surat Peringatan (SP) 1, SP2, hingga SP3 sebelum akhirnya diputuskan dilakukan eksekusi berdasarkan hasil rapat koordinasi di tingkat kota.
“Tujuan kami bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Penertiban ini semata-mata dilakukan demi kepentingan masyarakat. Setelah selesai, fungsi jalan akan dikembalikan sepenuhnya sebagai akses publik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Administrasi Jakarta Barat, Herry Purnama, mengatakan penertiban dapat berjalan dengan baik berkat kolaborasi seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Pemerintah Kota Jakarta Barat, kecamatan, TNI, Polri, hingga dukungan RT, RW, dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK).
“Pelaksanaan penertiban ini merupakan hasil kolaborasi seluruh unsur. Alhamdulillah, dukungan dari wilayah sangat baik sehingga kegiatan dapat berjalan dengan aman dan tertib,” ujar Herry.
Ia mengakui sempat terjadi penolakan dari sejumlah pihak pada awal pelaksanaan penertiban. Namun, setelah dilakukan dialog dan diberikan penjelasan oleh petugas di lapangan, situasi berangsur kondusif sehingga proses pembongkaran dapat dilanjutkan tanpa hambatan berarti.
“Di awal memang ada yang menyampaikan keberatan. Namun setelah diberikan penjelasan oleh Pak Camat dan jajaran, mereka akhirnya memahami. Kami berharap seluruh proses penertiban dapat berjalan aman, damai, dan selesai sesuai rencana,” katanya.
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat berharap, setelah penertiban selesai, Jalan Raya Kali Baru Timur dapat kembali berfungsi sebagai akses publik yang mendukung mobilitas warga sekaligus meningkatkan ketertiban dan kenyamanan lingkungan di kawasan Cengkareng.
