www.jurnalkota.co.id
Oleh: Sri Mestika
Aktivis Dakwah
Pasca banjir besar yang melanda kawasan Medan Utara pada 27 November 2025, persoalan infrastruktur kembali menjadi sorotan. Dalam wawancara dengan Mistar.id, Minggu (13/1/2025), anggota DPRD Sumatera Utara Hasyim mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera melakukan perbaikan infrastruktur, terutama trotoar yang rusak akibat terjangan banjir. Kerusakan tersebut dinilai berpotensi membahayakan pengendara maupun pejalan kaki.
Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Medan juga merencanakan revitalisasi infrastruktur perkotaan. Detiksumut.com (Sabtu, 17/1/2026) melaporkan, salah satu fokus revitalisasi tersebut adalah pembenahan trotoar jalan yang selama ini dinilai belum efisien karena ukuran dan standarnya belum seragam. Program ini digagas sebagai bagian dari upaya menjadikan Medan sebagai kota metropolitan, dengan pembangunan trotoar yang lebih estetis, terintegrasi, dan dikerjakan secara berkelanjutan agar anggaran tidak terbuang pada pekerjaan berulang.
Rencana-rencana tersebut menunjukkan bahwa ke depan Pemerintah Kota Medan akan menjalankan berbagai proyek infrastruktur berskala besar. Namun, di sisi lain, publik masih mencatat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan proyek sebelumnya. Beberapa proyek menuai kritik, mulai dari pembangunan yang dinilai tidak fungsional hingga proyek yang menelan anggaran besar tetapi manfaatnya dipertanyakan. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama ini benar-benar telah menjawab kebutuhan utama masyarakat?
Jika ditelaah lebih jauh, persoalan infrastruktur di Medan tidak hanya terletak pada aspek estetika atau simbol modernitas kota. Di berbagai sudut kota, jalan berlubang masih kerap dijumpai, sementara fasilitas dan prasarana publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat belum sepenuhnya tertangani. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan, pengawasan, dan prioritas penggunaan anggaran pembangunan.
Dalam perspektif Islam, pembangunan infrastruktur dan pengelolaan keuangan publik bukan semata persoalan teknis atau fisik, melainkan instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umum (maslahatul ummah) dan keadilan sosial. Infrastruktur idealnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (dharuriyat), memudahkan aktivitas kehidupan, serta mendorong produktivitas ekonomi secara adil.
Sejarah mencatat, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pembangunan infrastruktur dilakukan dengan orientasi pelayanan publik. Umar membangun lumbung dan gudang logistik yang berisi bahan kebutuhan pokok seperti gandum, kurma, dan minyak zaitun. Distribusi logistik dari Mesir ke Madinah dikelola secara terstruktur agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, terutama pada masa krisis.
Dalam konsep negara Islam, negara melalui Baitul Mal memikul tanggung jawab penuh dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana publik mulai dari jalan, irigasi, hingga fasilitas umum yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tidak berhenti pada pencapaian standar fisik tertentu, melainkan harus berangkat dari skala prioritas yang jelas, dengan mendahulukan kebutuhan primer masyarakat dibandingkan proyek-proyek tambahan yang bersifat pelengkap.
Prinsip ini sejalan dengan konsep manusia sebagai khalifah di bumi, yang bertugas mengelola sumber daya secara amanah dan bertanggung jawab. Ketika pembangunan infrastruktur lebih didorong oleh kepentingan kelompok tertentu atau sekadar pencitraan, maka tujuan mulia pembangunan sebagai sarana pelayanan publik berisiko terabaikan.
Pada titik inilah evaluasi kebijakan pembangunan menjadi penting. Pembangunan infrastruktur semestinya kembali ditempatkan sebagai instrumen untuk melayani masyarakat luas, bukan sekadar simbol kemajuan. Dengan perencanaan yang tepat sasaran, pengawasan yang kuat, serta orientasi pada kebutuhan dasar rakyat, pembangunan dapat benar-benar menghadirkan manfaat yang berkeadilan.
Wallahu a’lam bisshawab.
