Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Polresta Tanjungpinang mengerahkan sebanyak 212 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang dilakukan Persatuan Driver Tanjungpinang (PDT) di Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Senin (11/5/2026).
Pengamanan dilakukan secara humanis dan persuasif guna memastikan jalannya penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun pelayanan pemerintahan di lingkungan Kantor Gubernur Kepri.
Aksi unjuk rasa tersebut dipusatkan di kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Dompak. Massa aksi yang terdiri dari para pengemudi transportasi online menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan tarif aplikator transportasi online, khususnya terhadap perusahaan Maxim yang beroperasi di Kota Tanjungpinang.
Pengamanan aksi dipimpin langsung Kabag Ops Polresta Tanjungpinang AKP Iwan Nopriawan dengan melibatkan personel dari Polresta Tanjungpinang serta polsek jajaran. Sejak pagi hari, aparat kepolisian telah bersiaga di sejumlah titik guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi.
Sebelum pelaksanaan pengamanan dimulai, seluruh personel mengikuti apel kesiapan yang digelar di Pelataran Tugu Sirih, Jalan Hang Tuah, Tanjungpinang, sekitar pukul 07.30 WIB. Dalam apel tersebut, pimpinan pengamanan menekankan agar seluruh personel mengedepankan pendekatan profesional, persuasif, dan humanis dalam menjalankan tugas di lapangan.
Petugas juga diminta menghindari tindakan yang dapat memicu ketegangan selama aksi berlangsung serta tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
Kapolsek Bukit Bestari Kompol Suardi dalam arahannya kepada personel turut menegaskan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat selama jalannya aksi penyampaian pendapat di muka umum tersebut.
“Kedepankan pelayanan yang humanis, tetap profesional, dan jaga situasi agar tetap aman serta kondusif,” ujar Suardi kepada personel pengamanan.
Dalam aksi tersebut, sekitar 65 massa dari Persatuan Driver Tanjungpinang (PDT) hadir dengan membawa sejumlah atribut aksi, seperti mobil komando, pengeras suara atau megaphone, bendera organisasi, spanduk, hingga banner berisi tuntutan mereka kepada aplikator transportasi online.
Secara bergantian, massa menyampaikan orasi terkait tuntutan penyesuaian tarif transportasi online di Kota Tanjungpinang. Mereka meminta pihak aplikator Maxim menjalankan hasil kesepakatan yang sebelumnya telah dibahas dalam Berita Acara Rapat Dengar Pendapat (BA RDP).
Selain itu, para pengemudi online juga meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap operasional aplikator transportasi online yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kesejahteraan mitra pengemudi.
Massa aksi juga mendesak adanya perlindungan hukum yang lebih jelas bagi para pengemudi transportasi online di wilayah Kepulauan Riau. Menurut mereka, kepastian regulasi dan pengawasan tarif menjadi salah satu hal penting untuk menjaga keberlangsungan pendapatan para driver di tengah meningkatnya kebutuhan ekonomi.
Meski berlangsung cukup lama, aksi penyampaian aspirasi tersebut tetap berjalan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian. Personel pengamanan tampak berjaga di sejumlah titik sambil melakukan pendekatan dialogis kepada peserta aksi.
Sekitar pukul 11.45 WIB, perwakilan massa aksi akhirnya diterima Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan dialog terkait tuntutan yang disampaikan.
Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Misni, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri Junaidi, serta Kepala Satpol PP Provinsi Kepri Guntur Sakti.
Dalam dialog itu, pemerintah daerah mendengarkan berbagai aspirasi dan keluhan para driver online terkait kebijakan tarif transportasi online di Tanjungpinang.
Bahkan, pihak aplikator Maxim Pusat turut dihadirkan melalui sambungan telepon guna membahas persoalan penyesuaian tarif yang menjadi tuntutan utama massa aksi.
Suasana dialog berlangsung cukup terbuka. Para driver online menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi di lapangan, termasuk terkait sistem tarif yang dinilai belum sesuai dengan kondisi operasional dan kebutuhan pengemudi di daerah.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Perhubungan kemudian menyampaikan bahwa pihak Maxim Pusat dijadwalkan akan hadir secara langsung dalam agenda pertemuan lanjutan di Kantor Gubernur Kepri.
Pertemuan lanjutan tersebut nantinya akan membahas lebih rinci terkait penyesuaian tarif transportasi online di Tanjungpinang serta mencari solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak, baik aplikator maupun pengemudi online.
Perwakilan Persatuan Driver Tanjungpinang juga disebut akan kembali diundang dalam agenda tersebut agar pembahasan dapat dilakukan secara terbuka dan menghasilkan keputusan yang lebih konkret.
Selama rangkaian aksi berlangsung, aparat kepolisian terus melakukan pengamanan secara persuasif. Tidak hanya menjaga keamanan di lokasi aksi, personel juga membantu mengatur arus lalu lintas agar aktivitas masyarakat di sekitar kawasan Dompak tetap berjalan lancar.
Kapolresta Tanjungpinang Kombes Pol. Indra Ranu Dikarta melalui jajaran menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan pengamanan terhadap seluruh kegiatan masyarakat, termasuk aksi penyampaian pendapat di muka umum.
Menurutnya, pengamanan dilakukan sebagai bentuk kehadiran Polri dalam menjamin hak masyarakat menyampaikan aspirasi sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di wilayah hukum Polresta Tanjungpinang.
“Polri akan terus mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap kegiatan pengamanan masyarakat, termasuk aksi unjuk rasa, sehingga situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga,” demikian disampaikan jajaran Polresta Tanjungpinang.
