Jakarta, Jurnalkota.co.id
Rencana pembangunan fasilitas krematorium di wilayah Kalideres, Jakarta Barat, memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian warga menyatakan dukungan karena menilai fasilitas tersebut semakin dibutuhkan, sementara sebagian lainnya menyampaikan penolakan.
Warga yang mendukung pembangunan krematorium menilai kebutuhan layanan kremasi di wilayah Kalideres semakin mendesak. Selama ini, mereka harus menempuh jarak cukup jauh ke luar wilayah untuk melakukan proses kremasi, yang dinilai menambah beban logistik dan biaya bagi keluarga yang sedang berduka.
“Kalau ada krematorium di Kalideres, tentu akan sangat membantu masyarakat. Kami tidak perlu jauh-jauh lagi dan prosesnya bisa lebih cepat,” ujar salah satu warga, Sabtu (28/2/2026).
Menurut warga, keberadaan fasilitas tersebut akan membuat proses pemulasaraan jenazah menjadi lebih efisien, terutama dalam situasi duka yang membutuhkan penanganan cepat dan tertib. Selain itu, fasilitas krematorium dinilai penting bagi warga yang menjalankan proses kremasi sesuai kepercayaan dan tradisi mereka.
Sebagian warga keturunan Tionghoa yang berdomisili di kawasan Citra 2 dan sekitar Perumahan Daan Mogot Mall juga berharap pemerintah mempertimbangkan kebutuhan tersebut secara menyeluruh.
“Kami berharap pemerintah bisa mendengar aspirasi masyarakat. Warga Kalideres butuh krematorium. Ini murni kebutuhan. Kami tidak punya kepentingan apa pun,” kata perwakilan warga lainnya.
Warga pendukung juga menilai lokasi pembangunan di wilayah RW 17 Kalideres tidak berada di tengah permukiman padat.
“Jauh dari pemukiman warga, jadi tidak berdampak langsung,” ujarnya.
Ada Penolakan Warga
Di sisi lain, sejumlah warga menyatakan keberatan atas rencana pembangunan tersebut. Penolakan muncul dengan berbagai pertimbangan, mulai dari kekhawatiran dampak lingkungan, potensi gangguan sosial, hingga kekhawatiran terhadap nilai properti di sekitar lokasi.
Beberapa warga bahkan sempat menyampaikan aspirasi melalui aksi penolakan agar rencana pembangunan tersebut dikaji ulang.
Warga yang menolak berharap pemerintah melakukan kajian komprehensif serta membuka ruang dialog lebih luas sebelum proyek direalisasikan.
Pemkot Jakbar Tegaskan Netral
Menanggapi polemik tersebut, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menegaskan posisinya yang netral dan membuka ruang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan aspirasi.
Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah hadir untuk mendengar semua pandangan, baik dari masyarakat yang mendukung maupun yang menolak.
“Kami tidak berpihak. Pemerintah hadir untuk mendengar semua aspirasi, baik dari masyarakat maupun pihak pengembang,” ujar Iin dalam keterangan terpisah.
Pemkot, kata dia, akan memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
Dengan munculnya pro dan kontra tersebut, warga Kalideres berharap pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang adil dan bijaksana, dengan mengedepankan dialog serta kepentingan publik secara luas.
Penulis: Awal
Editor: Antoni
