Jakarta, Jurnalkota.co.id
Pemerintah pusat mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di DKI Jakarta. Tahun ini, sebanyak 5.300 unit rumah ditargetkan mendapatkan bantuan perbaikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan jumlah bantuan yang dialokasikan tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang jumlahnya tidak mencapai 200 unit rumah.
“Tahun lalu alokasi bantuan tidak sampai 200 rumah. Tahun ini kita naikkan menjadi 5.300 rumah. Sebanyak 1.000 unit untuk Jakarta Barat, 1.000 Jakarta Timur, 1.000 Jakarta Utara, 1.000 Jakarta Selatan, 1.000 Jakarta Pusat, dan 300 unit di Kepulauan Seribu,” ujar Maruarar saat meninjau kawasan permukiman warga di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Senin (15/6/2026).
Menurut Maruarar, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diselesaikan, terutama terkait status kepemilikan atau alas hak tanah yang menjadi lokasi rumah penerima bantuan. Karena itu, pemerintah akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta sejumlah instansi terkait agar pelaksanaan program berjalan lancar.
“Ada persoalan alas hak yang sedang kita diskusikan. Banyak warga Jakarta yang sudah puluhan tahun tinggal di lokasi tersebut. Ini menjadi perhatian serius dan akan kami bicarakan bersama Gubernur DKI Jakarta, BPK, BPKP, serta aparat penegak hukum agar niat baik Presiden Prabowo untuk membantu masyarakat tidak terganggu oleh persoalan administrasi,” katanya.
Ia menegaskan program perbaikan rumah harus berjalan secara transparan dan bebas dari praktik pungutan liar maupun penyalahgunaan kewenangan.
“Saya minta apabila ada pihak yang meminta uang atau melakukan pungutan dalam proses program ini segera dilaporkan. Ini program yang sangat mulia dan tidak boleh dikotori oleh praktik korupsi. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak tegas,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa penentuan penerima bantuan dilakukan berdasarkan data resmi pemerintah yang telah melalui proses verifikasi lapangan secara ketat.
Menurut Amalia, dari sekitar 824.000 rumah tidak layak huni yang terdata di DKI Jakarta, sebanyak 262.000 unit berada di Jakarta Barat, menjadikannya wilayah dengan jumlah RTLH terbanyak di ibu kota.
“Dari data yang kami miliki, terdapat sekitar 824 ribu rumah tidak layak huni di DKI Jakarta. Sebanyak 262 ribu unit berada di Jakarta Barat, kemudian sekitar 178 ribu unit di Jakarta Timur dan sekitar 175 ribu unit di Jakarta Utara,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penerima bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori kesejahteraan desil 1 hingga desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Desil 1 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan 10 persen terbawah. Karena itu program ini benar-benar ditujukan kepada warga yang paling membutuhkan. Seluruh penerima telah melalui proses pengecekan dan verifikasi,” katanya.
Selain menggunakan data sosial ekonomi, BPS juga memanfaatkan teknologi citra satelit untuk mengidentifikasi kawasan permukiman padat dengan kondisi bangunan tidak teratur yang membutuhkan penanganan prioritas.
“Dengan teknologi citra satelit, kami dapat mengidentifikasi kawasan-kawasan yang memiliki kepadatan tinggi dan kondisi lingkungan yang memerlukan perhatian khusus dalam program peningkatan kualitas permukiman,” tambah Amalia.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi langkah pemerintah yang meningkatkan secara signifikan jumlah bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat.
Menurut Tito, peningkatan target dari ratusan menjadi ribuan unit rumah menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Ini merupakan terobosan yang luar biasa. Dari sebelumnya sekitar 200 unit menjadi 5.300 unit tahun ini. Pemerintah hadir langsung melihat kondisi masyarakat dan mendengar kebutuhan mereka,” kata Tito.
Ia menilai program tersebut menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam membantu masyarakat yang tinggal di hunian tidak layak dan membutuhkan dukungan pemerintah.
“Kalau ada kebutuhan masyarakat yang bisa kita bantu dan menjadi kewajiban negara untuk hadir, maka harus kita penuhi semaksimal mungkin. Program ini menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” ujarnya.
Penulis: Awal
Editor: Antoni
