Jakarta, Jurnalkota.co.id
Proyek pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Pesanggrahan, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, menuai keluhan warga. Warga menilai proyek tersebut dijalankan tanpa perencanaan komunikasi yang memadai dan minim sosialisasi.
Pembangunan JPO ini dikerjakan oleh PT Varas Ratubadis Prambanan dan diawasi oleh PT Daffa Brothers Cons. Namun, Ketua RW 09 Kembangan Selatan, Masim, menyebut baik pihak kontraktor maupun Dinas Bina Marga DKI Jakarta tidak pernah melibatkan masyarakat sejak awal proyek dimulai.
“Dari awal sampai sekarang tidak pernah ada sosialisasi, baik kepada warga maupun pihak kelurahan. Kontraktor sempat berjanji akan melakukannya, tapi belum ada realisasi hingga hari ini,” kata Masim, Selasa, 30 Juli 2025.
Akibat kurangnya koordinasi, proyek tersebut menyebabkan kemacetan parah di Jalan Pesanggrahan. Jalan yang sebelumnya dua jalur kini hanya bisa dilalui satu jalur. Arus kendaraan tersendat, dan aktivitas warga pun terganggu.
“Dari dua jalur jadi satu. Mobilitas kami setiap hari terhambat,” ujarnya.
Selain kemacetan, akses pejalan kaki juga terganggu. Trotoar yang biasa digunakan warga untuk menuju pusat perbelanjaan dan akses kampung kini tertutup material proyek. Anak-anak sekolah dan orang tua terpaksa berjalan di sisi bahu jalan yang sempit dan rawan.
“Trotoarnya tertutup, padahal jalur itu vital. Anak sekolah dan orang tua terpaksa berjalan di bahu jalan proyek,” ujar Masim.
Minim Transparansi
Pembangunan JPO ini merupakan bagian dari Program Penyelenggaraan Jalan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 957/TM.12.27, proyek ditargetkan rampung dalam 210 hari kalender.
Namun warga mengeluhkan kurangnya transparansi, termasuk tidak adanya papan informasi yang mencantumkan nilai anggaran proyek. Mereka juga menilai tidak ada komunikasi yang menjelaskan dampak dan rencana penanganan selama proyek berlangsung.
Warga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengevaluasi proyek dan mendesak kontraktor untuk turun tangan menyelesaikan persoalan di lapangan.
“Kami minta kejelasan dan solusi agar proyek ini tidak terus menambah beban warga,” kata Masim.
Awak media telah menghubungi Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, untuk meminta tanggapan terkait keluhan warga. Namun hingga berita ini dipublikasikan, yang bersangkutan belum memberikan respons.
Penulis: Haris
Editor: Antoni
