Jakarta, Jurnalkota.co.id
Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, resmi meraih gelar doktor (S3) bidang Ilmu Pemerintahan setelah menjalani sidang promosi doktor di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jakarta Selatan, Senin (25/5/2026).
Dalam sidang akademik tersebut, Iin berhasil menyelesaikan pendidikan doktoralnya dengan predikat cumlaude dan meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,95. Ia mempertahankan disertasi berjudul “Collaborative Governance Berbasis Artificial Intelligence pada Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta” di hadapan tim penguji.
Sidang promosi doktor dipimpin jajaran akademisi dan penguji IPDN serta dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, unsur Forkopimda, kepala instansi vertikal, pejabat Pemerintah Kota Jakarta Barat, para camat dan lurah, tokoh masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Usai sidang, Iin mengaku bersyukur atas capaian akademik yang diraihnya setelah melalui proses panjang dan penuh tantangan.
“Alhamdulillah seluruh tahapan sudah dilalui dengan baik. Hasil ini tentu bukan sesuatu yang instan. Ada proses panjang, dinamika, serta perjuangan luar biasa hingga akhirnya saya bisa berada di titik ini,” ujar Iin.
Menurut dia, keberhasilan menyelesaikan studi doktoral tidak terlepas dari dukungan keluarga, pimpinan, serta rekan kerja yang terus memberikan motivasi selama proses penelitian berlangsung.
Ia menyebut dukungan orang tua, suami, anak-anak, hingga kolega di lingkungan kerja menjadi energi besar dalam menyelesaikan pendidikan tersebut.
Lebih lanjut, Iin menegaskan bahwa penelitian yang diangkatnya bukan sekadar kajian akademik, tetapi diharapkan dapat diterapkan dalam kebijakan pemerintahan yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.
“Penelitian ini menjadi ruang untuk melihat keterhubungan antara teori, regulasi, dan realitas di lapangan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana hasil penelitian itu benar-benar dapat diimplementasikan agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Dalam disertasinya, Iin menyoroti pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai instrumen pendukung tata kelola pemerintahan, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan di DKI Jakarta.
Menurutnya, teknologi AI bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan menjadi alat bantu strategis dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan objektif.
Ia menjelaskan pendekatan tersebut diperkuat melalui teori Smart Nation Governance System (SNGS) yang mengedepankan kolaborasi lintas sektor berbasis konsep Pentahelix.
“AI harus hadir untuk memperkuat kecerdasan alami manusia dalam ruang kolaborasi. Data yang digunakan untuk pengambilan keputusan harus objektif, bebas dari kepentingan pribadi maupun konflik kepentingan,” ungkapnya.
Melalui algoritma berbasis pembelajaran mesin, lanjut Iin, sistem AI dapat membantu pemerintah mengolah data dari berbagai perangkat daerah dan elemen pendukung secara lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih tepat sasaran dalam menekan angka kemiskinan.
Sebagai bentuk implementasi hasil penelitiannya, Iin mengungkapkan rencana penerapan konsep tersebut pada program penataan kawasan industri rumah tangga konveksi di wilayah Tambora, Jakarta Barat.
Ia berharap inovasi berbasis teknologi itu nantinya mampu memperkuat kolaborasi pemerintah dengan masyarakat serta mempercepat penyelesaian persoalan sosial di perkotaan.
“Semua capaian ini lahir dari kolaborasi dan dukungan banyak pihak. Ke depan, saya ingin hasil penelitian ini bisa diterjemahkan menjadi program yang memberi dampak positif bagi masyarakat,” tandasnya.
Penulis: Awal
Editor: Antoni
