Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, meminta penanganan HIV/AIDS menjadi prioritas bersama agar layanan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHIV) tetap berjalan berkelanjutan di tengah keterbatasan pendanaan program kesehatan.
Hal itu disampaikan Raja Ariza saat menghadiri kegiatan Advokasi Strategis Building Awareness and Mobilizing Domestic Resources Workshop for Sustainability of HIV Program di Aston Tanjungpinang Hotel and Conference Center, Senin (11/5/2026).
Menurut Raja Ariza, selama ini berbagai program sosial dan kesehatan, termasuk penanganan HIV/AIDS, banyak mendapat dukungan dari lembaga donor internasional dan organisasi nonpemerintah (NGO). Namun, kondisi global membuat kemampuan pendanaan mulai menurun.
“Ini warning bagi kita. Jangan sampai nanti NGO melepas bantuan, sementara pemerintah belum siap mengambil alih,” kata Raja Ariza.
Ia menegaskan, penanganan HIV/AIDS tidak bisa hanya dibebankan kepada komunitas sosial semata. Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah, sektor swasta, hingga lembaga masyarakat sangat diperlukan agar upaya pencegahan dan layanan kesehatan tetap berjalan optimal.
“Kalau anggaran pemerintah terbatas, persoalan ini harus dipikul bersama. Minimal ada prioritas untuk penanganan penyakit ini,” ujarnya.
Raja Ariza juga berharap perusahaan di Kepulauan Riau dapat ikut berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna mendukung keberlanjutan layanan HIV/AIDS.
Ia menyebutkan, jumlah penderita HIV/AIDS di Kepulauan Riau saat ini mendekati 4.000 orang. Sementara di Kota Tanjungpinang, sekitar 1.000 orang masih membutuhkan layanan dan pengawasan rutin.
Meski belum sepenuhnya mencapai target, penanganan HIV/AIDS di Tanjungpinang disebut mulai menunjukkan perkembangan positif.
“Ini tantangan bagi kita di tengah keterbatasan anggaran. Tapi kalau dilakukan bersama-sama, persoalan ini bisa kita atasi agar penyakit ini tidak terus berkembang,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Komunitas Peduli AIDS Kepri (Kompak), Harmoni, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk mencari solusi keberlanjutan program HIV/AIDS setelah sejumlah pendanaan donor mulai berakhir.
Menurut Harmoni, sejak 2019 program pendampingan ODHIV di Tanjungpinang mendapat dukungan dari lembaga donor internasional. Namun, sebagian bantuan dijadwalkan berakhir pada 2026.
Selain memberikan dukungan psikososial, komunitas juga membantu memastikan pasien tetap menjalani terapi antiretroviral (ARV) secara rutin.
“Kami berharap ada dukungan dari pemerintah maupun nonpemerintah agar program pencegahan HIV/AIDS di Tanjungpinang tetap berjalan,” katanya.
Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa komitmen donor global terhadap pendanaan kesehatan terus menurun. The Global Fund pada 2025 memangkas pendanaan sebesar 9,26 persen dari skema hibah yang berjalan.
Di sisi lain, efisiensi anggaran pemerintah pusat turut berdampak terhadap pembiayaan program kesehatan, termasuk HIV, tuberkulosis (TB), dan malaria.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI per Juni 2025, dari estimasi total orang dengan HIV di Indonesia, sebanyak 353.694 orang atau 63 persen telah teridentifikasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 249.808 orang telah memulai pengobatan ARV dan 139.958 di antaranya mencapai virus tersupresi.
