Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, menyampaikan sejumlah upaya dan strategi Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam memperkuat keuangan daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat mengikuti forum Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah Antar Kepala Daerah dan Kemendagri RI (REBOAN), Rabu (20/5/2026).
Kegiatan yang digelar secara daring itu diikuti Raja Ariza dari Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang. Forum tersebut menghadirkan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan menjadi wadah diskusi berbagai persoalan pengelolaan pemerintahan daerah, terutama terkait penguatan fiskal daerah dan optimalisasi pelayanan publik.
Dalam forum itu, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI mengimbau Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk melakukan berbagai terobosan, khususnya dalam efisiensi belanja pegawai dan optimalisasi potensi PAD yang selama ini dinilai belum tergarap maksimal.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memperkuat pengamanan dan pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah agar kebocoran penerimaan dapat diminimalkan.
“Optimalisasi PAD tidak hanya soal menggali potensi, tetapi juga memastikan pengamanan dan pengawasan berjalan efektif,” disampaikan dalam forum tersebut.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri menjelaskan bahwa pemerintah daerah tetap dapat menganggarkan dana penyelesaian tunda bayar melalui APBD tahun berikutnya sebagai langkah penyelesaian kewajiban keuangan daerah secara bertahap dan terukur.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Raja Ariza menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang terus berupaya mencari solusi dalam menyelesaikan persoalan tunda bayar sekaligus menjaga stabilitas keuangan daerah.
Menurut dia, salah satu langkah yang diharapkan dapat membantu memperkuat kemampuan fiskal daerah adalah tambahan transfer anggaran dari pemerintah pusat.
“Visi dan misi yang telah ditetapkan tidak dapat berjalan optimal apabila tidak didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, kami berharap adanya dukungan tambahan dari pemerintah pusat, termasuk dalam hal pengambilalihan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,” ujar Raja Ariza.
Ia mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama pemerintah daerah dalam merealisasikan program pembangunan dan pelayanan masyarakat secara maksimal.
Meski demikian, Pemko Tanjungpinang disebut terus berupaya menggali potensi-potensi pendapatan baru yang dinilai mampu menopang peningkatan PAD secara berkelanjutan.
Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi besar adalah retribusi parkir. Raja Ariza menyebut sektor tersebut dapat menjadi sumber PAD yang stabil apabila dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel.
“Retribusi parkir merupakan salah satu sumber PAD yang stabil. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan menyeluruh agar kontribusinya terhadap pendapatan daerah semakin optimal,” katanya.
Selain fokus pada peningkatan PAD, Raja Ariza juga menekankan pentingnya mengukur kemampuan daerah dalam menjawab berbagai isu strategis, terutama berkaitan dengan perkembangan ekonomi di Kota Tanjungpinang.
Menurut dia, penguatan fiskal daerah harus berjalan seiring dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi potensi ekonomi yang ada serta memastikan kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Forum REBOAN tersebut diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencari solusi atas berbagai tantangan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah, termasuk penguatan keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
