Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Perangkat Daerah bulan Desember yang digelar di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota, Jumat (5/12/2025). Rakor turut dihadiri Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, beserta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam arahannya, Lis Darmansyah menyampaikan sejumlah instruksi strategis terkait peningkatan kinerja aparatur, ketertiban administrasi, kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem, serta penguatan tata kelola anggaran.
“Seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan harus dilakukan sesuai aturan dan standar yang berlaku,” ujar Lis Darmansyah.
Pengawasan Anggaran dan MCP KPK
Lis Darmansyah menegaskan pentingnya pengawasan pengelolaan anggaran, terutama terkait pemenuhan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia meminta setiap OPD meningkatkan disiplin dan memastikan seluruh penggunaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel.
“Kita harus lebih tertib administrasi dan memastikan pengelolaan anggaran benar-benar sesuai ketentuan. Pengawasan KPK melalui MCP harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Perencanaan Program Harus Selaras SSH 2027
Terkait perencanaan pembangunan, Lis Darmansyah mengingatkan bahwa pelaksanaan Musrenbang sudah harus mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) 2027. Dengan demikian, seluruh penyusunan program dan kegiatan harus diselaraskan sejak tahap awal.
Mitigasi Bencana dan Koordinasi Lintas Sektor
Memasuki periode cuaca ekstrem, Lis Darmansyah menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Ia meminta BPBD segera mengaktifkan SK Tim Penanggulangan Bencana dan memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD).
“Segera lakukan langkah konkret dalam pencegahan dan penanganan sementara bencana. Kita harus sigap dan siap,” katanya.
Stabilitas Harga dan Evaluasi Kedisiplinan Pegawai
Lis Darmansyah juga meminta perangkat daerah memastikan ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat, terutama memasuki periode rawan inflasi.
Pada aspek kedisiplinan aparatur, Lis Darmansyah menyebut terdapat perbaikan dengan menurunnya angka pegawai tanpa keterangan (TK). Namun demikian, ia menekankan bahwa evaluasi kinerja ASN tetap menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah tujuan utama,” tutupnya.
